PALANGKA RAYA – Dua perusahaan tambang pasir kuarsa grup Bambu Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), diduga melanggar sejumlah aturan. Kedua perusahaan itu, PT Bambu Kuning 16 dan PT Bambu Kuning 18, beroperasi di wilayah Desa Kubu, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Mulai dari melakukan penambangan dan penumpukan hasil tambang, sedangkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki masih dalam bentuk Izin Eksplorasi dan belum memiliki Ijin Produksi.
Selain itu, PT.BK juga diduga melakukan aktivitasnya di areal yang masih masuk dalam kawasan HPK dan belum mengantongi izin IPPKH. Termasuk, PT BK yang diduga melakukan penambangan di areal IUP yang dimiliki perusahaan lain yang lokasinya berdekatan dengan PT BK, dimana pengangkutan hasil material dari hutan HPK tersebut di lakukan pada malam hari
Berdasarkan informasi dari warga bahwa BK 16 dan BK 18 juga diduga melakukan penambangan illegal dengan mengambil material untuk produksi dari lahan milik masyarakat yang berada di luar dari Izin Lokasi yang di milikinya yang berada di daerah pramuka.
Aktivitas PT BK ini sendiri, sempat menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk masyarakat setempat. Bahkan, masyarakat meminta agar pihak dari Dinas ESDM Kalteng melakukan pengecekan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT.Bambu Kuning 16 dan PT.Bambu Kuning 18. Termasuk, aparat penegak hukum juga diminta untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan aktivitas PT.BK.
“Jika memang ditemukan pelanggaran aktivitas PT.BK, pihak pemerintah dan aparat penegak hukum kami minta untuk mengambil sikap tegas” ungkap salah satu warga yang enggan namanya disebutkan.
Sementara itu, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka aktivitas dugaan pelangaran tindak pidana dalam pertambangan diatur sesuai ketentuan UU pertambangan 158 jo pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara
Sementara itu, pihak managemen PT.Bambu Kuning 16 dan 18 belum dapat terkonfirmasi terkait dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan tersebut. Jika selanjutnya ada pernyataan dari pihak BK, maka akan segera diterbitkan sebagai perimbangan pemberitaan. vk1
