PALANGKARAYA – Dari total 1.432 desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), masih aada 414 desa atau 28,9 persen yang belum dialiri listrik dari PLN. Kondisi ini sangat ironis, sebab daerah ini kaya dengan sumber daya alam yang melimpah.
“414 desa belum teraliri listrik, yang berlistrik 1.124 desa,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, saat Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng, di Palangkaraya, baru-baru ini.
Gubernur mengaku prihatin dengan kondisi daerahnya yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kalteng masih tertinggal dari provinsi lain, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam melimpah. Perusahaan besar swasta mulai dari perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lainnya hampir ada di semua pelosok Kalteng.
“Ada desa-desa yang belum di aspal, ada desa yang terisolasi. Ada desa posyandunya, kesehatannya gak keurus. Ada desa yang sekolahnya tidak ada, mereka (pemerintah pusat) tidak tahu. Nah anggarannya itu diikat, sehingga Gubernur itu seperti disuruh berinovasi, tapi enggak bisa bergerak. Karena langsung dari pusat menentukan,” kata Sugianto.
Persoalan masih minimnya sarana prasarana di Kalteng, kata Gubernur, bukan karena ketiadaan anggaran. Tapi lebih karena pemerintah pusat kaku dan tidak fleksibel.
Terkait listrik, Gubernur menyebut rencana pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dengan PLTS, Ia berharap pada tahun 2026 semua desa sudah dialiri listrik, meski ada yang pakai PLTS. Ada dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR).
“Tapi ini perlu fleksibel, karena ada dananya Rp 1 triliun lebih, sekitar Rp1,2 triliun dari DBH DR. Tapi masalahnya yang tentukan (pemerintah) pusat, sekian persen untuk ini, ini, dan ini. Sehingga pemerintah daerah, Gubernur, tidak bisa menggunakan fleksibel anggaran, karena langsung dibuat di aturan,” ucapnya.
“Pusat seolah-olah tahu penyakit suatu provinsi, seolah-olah pusat tahu semuanya. Padahal, pusat itu saya sampaikan mereka pernah tahu tidak masyarakat kita itu ada 414 desa yang belum berlistrik? Anggaran ada,” kesal Gubernur.
Gubernur menyampaikan kekesalannya itu dihadapi Plh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad Pidana Balomba, yang hadir dalam Rakor itu. “Mudah-mudahan nanti dari Kementerian PMK, LHK dan Kemendagri bisa menyetujui yang kita ajukan,” kata Gubernur. vk1
