MUARA TEWEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara H Tajeri, meminta Bupati dan Wakil Bupati Barut periode 2024-2029, Shalahuddin-Felix, yang baru dilantik beberapa waktu lalu, melakukan penertiban asset daerah.
Permasalahan aset daerah yang tak terurus disebutnya tampak jelas di depan mata. Tajeri, yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat, menyatakan keprihatinannya atas banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai hal ini.
“Masalahnya kompleks dan berkepanjangan. Mulai dari rumah dinas yang masih ditempati mantan pejabat, kendaraan dinas, hingga mobil dinas rusak yang ditumpuk di bandara lama dan sebagian barangnya sudah dicuri orang,” ujar Tajeri, Jumat (17/10/2025).
Ia juga menyoroti adanya bangunan yang tumbuh di atas tanah pemerintah daerah, seperti di Jalan Wira Praja. Menurutnya, masih banyak lagi aset daerah lain yang kondisinya tak terawat. “Pertanyaannya, kenapa membeli bisa, memelihara tidak bisa? Apakah ada pembiaran yang berkelanjutan atau bagaimana?” tandasnya.
Tajeri menyampaikan harapan dan kepercayaan besar kepada kepemimpinan Bupati Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix yang baru saja dilantik. Ia yakin pasangan ini mampu menertibkan aset daerah dengan baik dan benar.
“Ini adalah salah satu tugas utama Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Saya secara pribadi mendukung penuh niat baik dan langkah-langkah yang akan diambil kepemimpinan baru ini,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut, seperti rencana parkir gratis di RSUD Muara Teweh yang akan diterapkan awal 2026. Tajeri mengakui bahwa menertibkan aset daerah bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan niat dan komitmen yang kuat, ia meyakini Bupati dan Wakil Bupati dapat menjalankan amanah masyarakat Barito Utara dengan baik.
“Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi dengan niat yang tulus, saya yakin ini bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. Tuntutan penertiban aset daerah ini kini menjadi pekerjaan rumah pertama yang menanti kepemimpinan Shalahuddin-Felix, sekaligus ujian bagi komitmen mereka dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah secara transparan dan akuntabel. (VK12)
