PALANGKARAYA – Banjir di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, beberapa waktu lalu, menyita perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Banjir itu menggenangi ratusan rumah warga, bahkan belasan rumah hanyut terseret air. “Kita sangat prihatin atas musibah ini, sebab menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Ratusan rumah tergenang, ada yang hanyut,” kata anggota DPRD Kalteng Bambang Irawan, Selasa (11/2/2025).
Menurut Wakil Ketua Komisi II bidang perekonomian dan sumber daya alam ini, banjir yang sering melanda Kalteng termasuk di Barunang, dipicu perubahan ekosistem. Salah satunya karena keberadaan perusahaan-perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kalteng.
Banjir tersebut, masih menurut Bambang, seharusnya bisa diminimalisir dan ditanggulangi jika ada langkah cepat dari pihak-pihak terkait, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. “Seharusnya, perusahaan-perusahaan besar di sana bisa melakukan tindakan reaktif yang cepat untuk menanggulangi dampak dari kejadian seperti ini,” katanya.
Bambang juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan swasta. “Keberadaan perusahaan-perusahaan ini harus memperhatikan keadaan alam dan ekosistem yang ada. Beberapa hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan lebih baik oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pihak perusahaan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Bambang menilai jika perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kapuas Tengah tidak memperhatikan keadaan lingkungan, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait izin dan keberadaan mereka di sana.
“Jangan hanya berfokus pada investasi dan keuntungan dari sumber daya alam kita, namun juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Kami di Komisi II akan terus mengawasi dan mendorong evaluasi lebih dalam terhadap perusahaan-perusahaan yang ada,” tegasnya. (VK1)
