KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) mengenai larangan truk Perusahaan Besar Swasta (PBS) melintasi jalan umum Kuala Kurun – Palangka Raya.
Satgas dibentuk pada Senin (17/2/2025). Rapat pembentukan Satgas dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Gumas. Hadir juga Sekda Gumas dan Kepala OPD terkait.
Herson menegaskan, pembentukan Satgas bertujuan untuk memastikan kebijakan larangan operasional truk PBS di jalan Kuala Kurun – Palangka Raya dapat berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat guna mencegah kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan berat yang tidak sesuai dengan peruntukan jalan umum.
“Satgas ini nanti tidak hanya mengurus tentang apa yang ada di angkutan jalan rayanya saja, tetapi juga satgas akan melihat administrasi dari perusahaan yang beroperasional, apakah itu sudah memiliki kelengkapan perizinan atau hal lainnya,” jelasnya.
“Surat Edaran Gubernur ini harus kita jalankan dengan baik demi menjaga infrastruktur jalan serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Satgas yang dibentuk akan bertugas melakukan pemantauan, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi,” tambah Herson.
Dalam diskusi tersebut, berbagai aspek teknis dibahas, termasuk mekanisme pengawasan. Forkopimda juga menyepakati perlunya kerja sama dengan perusahaan untuk mencari solusi alternatif dalam pendistribusian barang tanpa mengganggu akses jalan umum yang digunakan masyarakat.
“Dengan adanya Satgas ini, nantinya Pemkab Gumas berharap kebijakan larangan truk PBS melintas di jalan Kuala Kurun – Palangka Raya dapat diterapkan dengan baik demi kelancaran transportasi masyarakat serta perlindungan infrastruktur daerah,” tukasnya. (VK3/MCGumas)
