PALANGKARAYA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai melakukan audit atau pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Audit dimulai hari ini, Jumat (1/12/2023) dan akan berlangsung hingga pertengahan Januari 2024. Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Kalteng diketuai oleh Tukino. Kamis (30/11/2023) sore, tim BPK bertemu Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, di Ruang Rapat Wagub Kantor Gubernur, Kota Palangkaraya.
Wagub mengatakan, jajaran Perangkat Daerah Pemprov Kalteng akan mempersiapkan urusan administratif yang diperlukan, serta bersikap kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan juga informasi yang akurat, agar pemeriksaan dapat berjalan  baik dan lancar.
“Bekerja secara profesional supaya membantu tugas tim (BPK RI) dan menyiapkan data-data yang diperlukan,” kata Wagub Edy Pratowo di sela-sela pertemuan tersebut.
Wagub juga berharap jajaran Perangkat Daerah saling bekerja sama, untuk memudahkan proses audit. “Bekerjanya di SOPD (Perangkat Daerah) membentuk team work, dipersiapkan dengan baik. Bisa berjalan baik  tidak akan ada masalah,” tandasnya.
Tim audit dari BPK RI ini melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 selama satu bulan. Audit akan dilakukan mulai Bulan Desember 2023 hingga pertengahan Januari 2024.
“Teman-teman darI OPD ini bisa membantu tim ini. Jangan dihindari, jangan ditakuti tapi agar didekati. Maksudnya selama tim bekerja kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, dikomunikasikan,” pungkasnya.
Hadir mengikuti acara Entry Meeting ini, antara lain Inspektur Provinsi Kalteng Saring, Direktur RSUD dr Doris Sylvanus, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng lainnya. (VK1)
