Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Kalteng, Selasa (10/10/2023).
PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Palangka Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Kalteng di Jalan Tjilik Riwut Km 1 Kota Palangka Raya, Selasa (10/10/2023).
Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto dan Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Van Bulow. Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan dianggap paling bertanggung jawab atas jatuhnya korbannya nyawa seorang warga Bangkal, Kabupaten Seruyan, dalam konflik berdarah pada Sabtu (7/10/2023).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian tiga warga Bangkal yang tertembak oleh pihak kepolisian, hingga satu orang tewas.
Dalam aksi demo tersebut, HMI membentangkan spanduk yang bertuliskan “Save Bangkalan, Kami tidak percaya polisi, nyawa tiada harga peluru tembus di dada, tanah masyarakat dirampas, dan Kalteng darurat HAM”.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pertama, mengecam dan mengutuk tindakan refresif yang mengakibatkan tertembaknya warga Bangkal yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.
Kedua, mendesak Presiden RI dan Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap warga Bangkal. Ketiga, mendesak Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan, serta bertanggungjawab atas peristiwa penembakan di Desa Bangkal.
Keempat, menuntut dan mendesak Pemerintah untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal.
Ketua HMI Cabang kota Palangka Raya, M. Rizky Oktaviandi mengatakan, polisi semestinya tidak lagi melakukan pendekatan menggunakan senjata terhadap masyarakat Bangkal.
Kapolda sendiri tidak berada di Mapolda saat aksi mahasiswa berlangsung. “Hari ini Kapolda tidak menemui kami, informasi yang kami dapat Kapolda berada di Seruyan, maka dari itu kami akan memberikan ultimatum dengan memberikan surat pernyataan yang kami akan teruskan ke Presiden RI dan Kapolri hingga Menkopolhukam, untuk mencopot jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban,” kata Rizky.
Ia menegaskan akan melakukan aksi demo berjilid-jilid kalau tuntutan HMI kota Palangka Raya tidak digubris. “Kami akan hadir kembali sebagai alarm pengingat Polda Kalimantan Tengah dan pemerintahan daerah,” tegasnya
Sementara, Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Budi Santoso mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan dengan menerjunkan 200 personel, diantaranya Polresta, Sabhara, dan Brimob Polda agar tidak ada aksi yang diinginkan.
“Alhamdulillah semua berjalan lancar kami menerima aspirasi dari pihak HMI Kota Palangka Raya dengan baik, dan akan kami sampaikan ke Kapolda,” ujarnya
“Semoga bapak Kapolda beserta seluruh pejabat utama Polda dan tim Mabes yang turun ke sana (Seruyan)bisa menyelesaikan masalah disana dengan baik,” kata Budi.
Desakan kepada Kapolri agar mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan juga sebelum disuarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya bersama 17 Lembaga YLBHI.
Konflik berdarah yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Sabtu (7/10/2023), bermula dari aksi unjuk rasa warga terhadap perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).
PBS anak usaha dari raksasa sawit Best Agro International Group itu tak kunjung memenuhi kewajiban plasma 20 persen bagi warga sekitar perusahaan. Warga marah dan melakukan unjuk rasa yang berbuntut konflik dengan aparat dari Polres Seruyan, hingga akhirnya jatuh korban nyawa. vk1
