PALANGKARAYA – Mengawali tahun 2024, Pemprov Kalteng menggelar Apel Besar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak, Selasa (2/1/2024). Apel hari pertama masuk kerja di tahun baru 2024 ini digelar di halaman Kantor Gubernur.
Apel Besar dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo. Gubernur Kalteng dalam sambutan yang disampaikan Wagub Edy Pratowo, meminta seluruh pegawai di lingkup Pemprov Kalteng untuk merapatkan barisan dan bekerja bersama sesuai Falsafah Huma Betang dalam menjalankan roda pembangunan.
“Sehingga seluruh target capaian sesuai dengan Visi dan Misi Pemprov Kalteng dapat terwujud untuk menuju cita-cita kita bersama, yaitu Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis),” papar Wagub.
Pada kesempatan ini, Gubernur melalui Wagub juga berharap seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di lingkup Pemprov Kalteng lebih bersemangat dan meningkatkan motivasi kerja untuk menyukseskan seluruh program dan kegiatan pada unit kerja masing-masing.
“Hal ini sangat penting, karena dari pencapaian target kinerja berpengaruh pada penyerapan anggaran yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Di samping peningkatan kinerja, seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di lingkup Pemprov Kalteng diharapkan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja agar kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak boleh ada pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat yang tertunda dan terhambat akibat ketidakdisiplinan ASN. Apabila itu terjadi, maka jami tidak akan segan dalam memberikan sanksi disiplin kepada oknum ASN tersebut,” tegas Wagub dalam sambutan yang disampaikannya.
Terkait pesta demokrasi Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pilkada yang akan digelar pada tahun 2024 ini, Gubernur melalui Wagub mengingatkan seluruh peserta apel akan Netralitas ASN.
“Saya meminta agar dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam hal Netralitas ASN pada setiap Perangkat Daerah dan apabila ada ASN yang melanggar, segera dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (VK1/ist)
