PALANGKARAYA – Kalangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai masih ada ketimpangan dalam layanan publik di daerah ini. Seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah-daerah terpencil belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Kondisi di sejumlah wilayah luar kota menunjukkan realita yang jauh dari ideal, seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan dasar dinilainya masih tertinggal, baik dari segi kelayakan maupun ketersediaan sumber daya,” kata anggota DPRD Kalteng Okki Maulana, Selasa (17/6/2025).
Selama melakukan reses, Okki mengaku masih menemukan sekolah dengan bangunan yang rusak, tenaga pengajar yang minim, serta Puskesmas yang kekurangan peralatan medis. Situasi ini bukan hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tapi juga memperlebar jurang kesenjangan sosial antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
“Pemerataan layanan publik bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak segera ditangani, ini akan menjadi bom waktu yang menghambat kemajuan daerah,” ucapnya.
Okki juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi, sebab akses jalan yang memadai merupakan penopang utama agar masyarakat bisa menikmati layanan pendidikan dan kesehatan secara optimal.
Ia mendorong agar pemerintah provinsi lebih fokus pada wilayah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan, serta melibatkan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat solusi secara kolektif. “Sinergi antarlevel pemerintahan sangat penting agar program yang dirancang tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Okki menekankan pengelolaan layanan publik harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar hasilnya dapat terukur dan berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat, putra mantan Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak ini mengaku, akan terus memperjuangkan aspirasi warga, khususnya dari wilayah pelosok, agar mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan dasar seperti warga di daerah perkotaan. “Kualitas layanan publik adalah cermin dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Selama masih ada ketimpangan, perjuangan ini belum selesai,” katanya. (VK1)
