PALANGKARAYA – Realisasi anggaran dan kegiatan fisik Pemprov Kalteng tahun anggaran 2023 belum sesuai target. Hingga 30 November, realisasi APBD Pemprov Kalteng meliputi realisasi keuangan Rp 4,474 Triliun lebih atau 62,73 persen dari pagu anggaran perubahan Rp 7,133 Triliun lebih, termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD dan KDWKD. Sementara realisasi fisik baru sebesar 64,93 persen.
Capaian ini diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni, dalam Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan IV Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (13/12/2023).
Sri mengatakan, Rapat TEPRA untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan Realisasi Penyerapan Anggaran yang telah dilakukan oleh stakeholders, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Yaitu Triwulan I sebesar 20 persen, Triwulan II sebesar 50 persen, Triwulan III sebesar 85 persen, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100 persen fisik.
Adapun capaian tiap SKPD hingga 30 November, belanja APBD Perubahan tertinggi dicapai oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi dengan realisasi keuangan Rp 91,274 Miliar lebih (78,23 persen), dan realisasi fisik 78,28 persen. Kemudian, RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) realisasi keuangan Rp 239,351 Miliar lebih (78,11 persen) dan realisasi fisik 80,00 persen, RSUD dr. Doris Sylvanus (APBDP) realisasi keuangan Rp 175,213 Miliar lebih (55,54 persen) dan realisasi fisik 58,00 persen.
Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp_101,135 Miliar lebih (76,11 persen), dan fisik 77,49 persen.
Kemudian belanja APBD Perubahan terendah dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yakni realisasi keuangan Rp 21,074 Miliar lebih (18,61 persen) dan realisasi fisik 20,00 persen. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah realisasi keuangan Rp 43,711 Miliar lebih (24,88 persen), fisik 35,00 persen, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah realisasi keuangan Rp 130,446 Miliar lebih (32,92 persen), fisik 33,98 persen.
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Realisasi keuangan Rp 16,102 Triliun lebih dari total pagu anggaran Rp 22,614 Triliun lebih atau sebesar 71,21 persen, sedangkan realisasi fisik 77,25 persen.
“Kemudian untuk Kabupaten/Kota, belanja APBD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Barito Timur dengan realisasi keuangan Rp964,229 Miliar lebih (83,01 persen), dan realisasi fisik 85,77 persen. Disusul Kabupaten Katingan realisasi keuangan Rp 1,231 Triliun lebih (81,03 persen), realisasi fisik 88,00 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pulang Pisau realisasi keuangan Rp1,100 Triliun lebih (80,08 persen), dan fisik 87,41 persen.
Belanja APBD terendah dicapai oleh Kabupaten Kapuas yaitu realisasi keuangan Rp 1,551 Triliun lebih (63,20 persen) dan realisasi fisik 70,33 persen, Kabupaten Seruyan realisasi keuangan Rp. 918,067 Miliar lebih (64,84 persen) dan fisik 64,88 persen. Dan Kabupaten Murung Raya yaitu realisasi keuangan Rp. 1,512 Triliun lebih (67,04 persen), dan realisasi fisik 74,08 persen.
Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo yang hadir dalam Rapat ini, mengingatkan satuan organisasi di Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota agar mengejar ketertinggalan ini. “Lakukan langkah-langkah percepatan dalam pengelolaan anggaran, agar bisa mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran,” kata Edy. (VK1)
