PALANGKARAYA – Efektivitas pengawasan dan tata kelola pajak yang transparan, menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, Senin (21/7/2025).
Freddy menyebut Provinsi Kalteng memiliki potensi PAD yang besar. Namun pengawasan dan efisiensi pemungutan menjadi salah satu tantangan. Masih ada ruang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan agar kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
Freddy menjelaskan, beberapa sektor seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak bahan bakar minyak (BBM) menjadi sumber pendapatan utama daerah. Namun, tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi tersebut tidak akan termanfaatkan maksimal.
Ia menilai perlunya penerapan teknologi digital dalam proses administrasi pajak dan retribusi agar transparansi bisa terjaga dan manipulasi data dapat dihindari. “Kalau sistemnya tertutup, potensi kebocoran bisa saja terjadi. Jadi digitalisasi dan keterbukaan data harus jadi prioritas,” ujarnya.
Selain sektor pajak kendaraan, Freddy menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan dari sektor sumber daya alam, terutama dari pajak alat berat, pajak air permukaan, serta bagi hasil batu bara dan mineral di daerah-daerah penghasil seperti Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas. “Selama ini kontribusinya memang ada, tapi belum mencerminkan potensi riil di lapangan. Pemerintah harus memastikan data dan realisasi pendapatan benar-benar seimbang,” ucapnya.
Ia juga menekankan peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pemungutan, tetapi juga pada sinergi antar instansi. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) disebutnya penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. “Sering kali, data penerimaan antara pusat dan daerah tidak sinkron. Ini yang perlu diperbaiki supaya perencanaan keuangan daerah bisa lebih akurat,” kata Freddy.
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah pusat perlu ditingkatkan, terutama terkait pengelolaan dana transfer dan insentif fiskal yang dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Ia menilai masih banyak peluang untuk memperoleh tambahan pendanaan melalui skema tersebut. “Kalau koordinasi berjalan lancar, potensi pendapatan tambahan dari pusat bisa lebih besar. Ini akan memperkuat APBD dan mendukung pembangunan daerah,” tuturnya.
Legislator Kalteng ini pun optimis dengan komitmen pengawasan yang kuat, penerapan sistem transparan, serta kerja sama lintas sektor, Kalimantan Tengah dapat mencapai bahkan melampaui target PAD tahun 2025. “Selama semua pihak fokus dan disiplin, saya yakin target PAD bisa terwujud,” pungkas Freddy. (VK1)
