PALANGKARAYA – Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Pemkumpol) Akhmad Husain mengungkap serapan anggaran yang bersumber dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan dan Realisasi DAK Fisik/Non Fisik pada Pemerintah Kabupaten/Kota, masih jauh dari target di bulan Oktober yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%.
“Berdasarkan laporan realisasi anggaran sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 691.682.032 (35,74%) dari Pagu Rp1.935.550.000 dan Realisasi DAK Fisik/Non Fisik yang ada di Kabupaten/Kota sebesar Rp1.345.953.112.485 (1,3 Triliun lebih) atau 50,96% dari pagu sebesar Rp2.641.343.815.507 (2,6 Triliun lebih),” katanya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Monitoring APBN dan DAK Fisik/Non Fisik, di Aula Inspektorat Prov Kalteng, Kamis (21/11/2024).
Husein dalam kesempatan itu membacakan sambutan Sekretaris Daerah. Ia mengatakan Gubernur, merupakan perpanjangan tangan presiden dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan urusan di Kabupaten dan Kota. “Untuk itu diharapkan kepada bapak/ibu yang memiliki tugas dalam melakukan monitoring pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, DAK Fisik/Non Fisik untuk segera membuat suatu langkah strategis dan inovatif agar realisasi anggaran Dekonsenstrasi dan Tugas Pembantuan, DAK Fisik/Non Fisik dapat mencapai target yang telah ditetapkan mengingat Tahun Anggaran 2024 akan segera berakhir,” ujarnya.
Ia juga berharap rakor ini dapat menjadi forum untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, DAK Fisik/Non Fisik untuk sharing atau saling berbagi pengalaman dan juga permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kalteng Tetty Harina menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda dan bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota se-Kalteng dalam memonitor pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, serta DAK Fisik/Non Fisik.
Tujuannya agar membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelaksanaan administratif dan menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab/Kota se-Kalteng. (MMC Kalteng/VK1)
