PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meluncurkan program “1000 Rumah Guru Berkah”. Program ini bertujuan membantu para guru memiliki rumah sendiri melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Program 1000 Rumah Guru Berkah diperuntukkan bagi guru SMA, SMK, dan SLB di Kalteng.
Sayangnya, kurangnya sosialisasi membuat program ini masih diragukan, terutama dari kalangan guru. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi. “Kami menilai sosialisasi belum merata, terutama bagi guru di wilayah kabupaten,” katanya, Selasa (9/12/2025).
Sugiyarto menjelaskan banyak guru belum memahami secara jelas mekanisme pengajuan dalam program tersebut. Minimnya informasi membuat sebagian guru ragu untuk mendaftar sebagai calon penerima manfaat.
Untuk itu ia menekankan pentingnya perluasan sosialisasi hingga ke wilayah pelosok agar program tidak hanya terserap di kawasan perkotaan. Pemerataan informasi adalah kunci keberhasilan.
Selain itu, keterbatasan pengembang perumahan di sejumlah kabupaten turut menjadi hambatan teknis. Skema program yang harus melalui pengembang menyebabkan daerah tanpa pengembang tidak dapat memproses pengajuan.
“Di beberapa wilayah, pengembangnya belum ada. Karena skemanya melalui pengembang, tentu hal ini memengaruhi kelancaran pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.
Faktor finansial calon penerima manfaat juga menjadi pertimbangan. Beberapa guru telah memiliki cicilan rumah lain sehingga harus menyesuaikan kemampuan membayar jika ingin mengikuti program ini.
Sugiyarto menyoroti minimnya layanan Bank BTN di beberapa kabupaten sebagai kendala tambahan. Tidak semua daerah memiliki kantor BTN, sehingga proses konsultasi dan pengajuan menjadi tidak optimal.
“Sebenarnya kan program ini terbuka bagi seluruh guru ber-SK, baik negeri maupun swasta, dari tingkat SD hingga SMA, selama ber-KTP Kalimantan Tengah. Persyaratan ini perlu dipahami oleh seluruh tenaga pendidik,” ujarnya.
Dinas Pendidikan, kata Sugiyarto, telah menyediakan tautan pendaftaran yang dapat diakses oleh guru. Namun, penyampaian informasi yang belum merata membuat sebagian guru tidak mengetahui akses tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi dan memastikan sosialisasi dilakukan lebih komprehensif agar fasilitas yang disiapkan benar-benar dapat dimanfaatkan guru di seluruh wilayah. “Harapan kami, program ini tidak hanya tersosialisasi, tetapi juga benar-benar membantu para guru mendapatkan hunian layak,” kata Sugiyarto. (VK1)
