PALANGKARAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) meninjau kembali arah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang bergerak di sektor perhotelan.
Menurutnya, bidang tersebut akan lebih efisien bila dijalankan oleh pihak swasta, sehingga potensi keuntungan bisa lebih maksimal dan pengelolaan usaha menjadi lebih profesional.
Muhajirin berpendapat, sudah saatnya BUMD difokuskan pada sektor yang benar-benar produktif serta mampu memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau dijalankan oleh swasta, peluang untuk berkembang lebih besar. BUMD sebaiknya diarahkan pada bidang usaha yang punya prospek jangka panjang,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Sebagai gambaran, ia menilai sektor pengolahan hasil perkebunan, seperti pabrik mini CPO di wilayah sentra sawit, memiliki potensi besar untuk digarap. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Muhajirin mengungkapkan bahwa tahun ini belum ada tambahan penyertaan modal untuk dua BUMD milik Pemprov Kalteng.
“Untuk sementara memang belum ada penyertaan modal baru. Kita masih menunggu bagaimana arah kebijakan keuangan daerah dalam APBD 2026 nanti,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat terus berinovasi mencari bentuk usaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Idealnya, BUMD bisa tumbuh menjadi badan usaha yang mandiri, sehat, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Jangan hanya beroperasi untuk menutupi biaya rutin, tapi benar-benar bisa menjadi kebanggaan daerah,” kata mantan Wakil Bupati Kapuas itu. (VK1)
