PALANGKARAYA – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (28/11/2023).
Rakor dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng. Wagub mengatakan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah. Salah satunya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Jamsostek, Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan.
Wagub menekankan Rakor ini untuk mengevaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi, terutama dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Kemudian, mengintegrasikan berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng, khususnya yang terkait dan ditujukan langsung ke individu atau keluarga sasaran. Untuk kegiatan yang bersifat tidak secara langsung, maka daerah dengan kantong kemiskinan yang lebih tinggi bisa lebih diprioritaskan.
Berdasarkan Inpres No. 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati/Walikota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, dan menyusun program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung dalam laporannya menyampaikan, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan. Diperlukan upaya bersama dan berkolaborasi secara nasional dalam penanggulangannya.
Rakor ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Kalteng, mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tingkat pusat hingga daerah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan eksterm.
“Agar pemerintah daerah bisa menyusun perencanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan bersifat lintas sektor, dan memberikan penjelasan terbaru terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pemerintah kabupaten/kota agar bisa memverifikasi dan memvalidasi data pemuktahiran BNBA P3KE yang di dapat dari Kemenko PMK RI,” kata Leo.
Turut hadir, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK RI Nur Budi Handayani, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wakil Bupati serta Pj Bupati/ Pj Walikota se-Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kementerian/Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, para Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng yang terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan Provinsi Kalteng serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait. (VK1/MMC Kalteng)
