PALANGKARAYA – Menjelang akhir tahun ajaran, kebiasaan sekolah mengadakan wisuda dan study tour kembali jadi sorotan. Ada pemerintah daerah yang melarang kegiatan itu, sebab membebani orangtua murid. Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibawah kepemimpinan Gubernur Dedy Mulyadi. Bagaimana di Kalinantan Tengah (Kalteng)?
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menyatakan bahwa kedua kegiatan tersebut masih diperbolehkan di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu agar tidak membebani orang tua siswa, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Baca juga:
Data BPS: IPM Kalteng 2024 di Bawah Rata-rata Nasional, Sekolah Hanya Kelas 2 SMP
Ini Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, Selasa (29/4/2025). Reza menilai selama ini pelaksanaan wisuda dan study tour di Kalteng masih dalam batas kewajaran. “Di Kalteng boleh saja melaksanakan wisuda dan study tour, asal tidak membebani orang tua siswa, tidak terlalu berlebihan. Di sini perayaannya juga biasa saja, sederhana,” ujar Reza Prabowo.
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan seperti pelepasan siswa kelas akhir biasanya tidak dilakukan secara mewah seperti di beberapa daerah lain. Bahkan, sekolah-sekolah, khususnya negeri, cenderung melaksanakan acara dengan lebih sederhana dan melibatkan komunikasi aktif antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Sebagai contoh, Reza menyampaikan, setiap permohonan kegiatan pelepasan siswa yang diajukan oleh sekolah ke Disdik Kalteng harus memenuhi beberapa ketentuan. “Sekolah wajib mengkomunikasikan kegiatan pelepasan kepada orang tua atau wali siswa, pelaksanaannya harus sederhana, dan pembiayaannya tidak boleh memberatkan,” ujarnya.
Disdik Kalteng juga tidak menutup mata terhadap potensi keberatan dari orangtua siswa. Namun hingga kini, belum ada laporan signifikan yang menunjukkan adanya keluhan terkait beban biaya dari kegiatan wisuda atau study tour di provinsi ini. “Intinya, selama tidak ada yang keberatan, dan pihak sekolah bertindak bijak, maka kegiatan tersebut tetap bisa dijalankan,” tegasnya.
Menanggapi fenomena pelarangan di sejumlah daerah, Reza menilai bahwa setiap daerah memiliki konteks sosial dan budaya masing-masing. Namun prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi di Kalteng. Disdik Kalteng pun terus mengimbau agar satuan pendidikan tidak memaksakan kegiatan yang berpotensi menjadi beban, dan jika memungkinkan dapat menggantinya dengan kegiatan yang lebih edukatif dan bermanfaat secara sosial.
Sebagai alternatif, Reza menyarankan agar sekolah dapat mengadakan kegiatan yang lebih mendidik, seperti pameran karya siswa, pentas seni, atau kunjungan edukatif lokal ke wisata daerah Kalteng, sehingga juga bisa meningkatkan pengunjung dan tetap memberikan nilai kebersamaan tanpa menguras biaya besar.
Dengan pendekatan ini, Disdik Kalteng berusaha menjaga keseimbangan antara aspek sosial pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, sambil tetap memberikan pengalaman berharga bagi para siswa di penghujung masa sekolah mereka. (VK1/MMCKalteng)
