PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenal sebagai penghasil kelapa sawit terbesar Nasional. Ada ratusan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Luasannya mencapai 1,77 juta hektare, nomor tiga nasional setelah Riau dan Kalimantan Barat. Ini belum terhitung tambang batu bara dan emas. Sayangnya, tidak semua penduduknya hidup sejahtera.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, pada triwulan III tahun 2023, mencatat ada 142.170 orang masih hidup dalam kategori miskin.
Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalteng, mencapai 26.570 orang. Kabupaten peringkat dua penduduk miskin terbanyak adalah Kapuas sebanyak 19.190 orang, lalu Seruyan dengan jumlah 15.710 orang. Ironis memang, apalagi kantong kemiskinan ada di lumbung sawit. Tiga kabupaten itu memiliki perusahaan sawit paling banyak di Kalteng.
Data Penduduk Miskin per Kabupaten
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S Ampung, dalam wawancara dengan media, beberapa waktu lalu, mengatakan indikator kemiskinan diukur berdasarkan penghasilan per keluarga dan lain-lain. Leo mengakui kemiskinan ekstrem masih ada di Kalteng. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalteng.
Pemprov Kalteng, lanjut Leo, telah menjalankan program bantuan langsung dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya menekankan angka kemiskinan. Konkretnya seperti program ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemprov juga menyediakan pinjaman-pinjaman lunak melalui Bank Kalteng. Pinjaman itu diharapkan bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kemiskinan tak ayal menciptakan berbagai dampak di banyak sektor. Seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial kemasyarakatan. Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota harus gencar mengentaskan kemiskinan. Dengan memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Bukan malah membiarkan kekayaan alam dikeruk untuk memperkaya investor. (VK1).
