PALANGKARAYA – PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), didemo para pekerjanya, Jumat (21/3/2025).
Ratusan buruh menyerbu kantor perusahaan dan klinik kesehatan, memprotes pelayanan kesehatan yang dinilai buruk. Salah satu perwakilan buruh PT SPMN mengatakan, mereka kesal lantaran fasilitas klinik yang disiapkan perusahaan tidak memberikan pelayanan yang memadai. “Pelayanan kesehatan tidak manusiawi, orang sakit dilayani tidak selayaknya,” katanya kepada voxkalteng.com via telepon, Sabtu (22/3/2025).
Buruh yang enggan namanya diungkapkan ini, menjelaskan petugas medis yang melayani di klinik itu bekerja tidak professional. “Orang sakit minta surat keterangan sakit tidak dikasih, dipaksa tetap kerja,” katanya. Pelayanan kesehatan akhir-akhir disebut mengalami penurunan kualitas. Dulu karyawan sakit yang perlu kontrol ke rumah sakit di Sampit atau Palangkaraya, diantar memakai ambulans. Namun saat ini para buruh yang sakit harus berangkat sendiri menggunakan travel.
Perna kejadian buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan matanya tak bisa melihat. Sesuai aturan perusahaan, buruh yang sakit harus mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter agar bisa istirahat. Namun karena petugas medis di klinik perusahaan tak mau memberikan surat sakit, buruh yang sakit harus tetap bekerja. Jika tidak, maka dianggap alpa dan mendapatkan sanksi dari perusahaan. Geram atas pelayanan seperti ini, para buruh kompak menyerbu kantor perusahaan dan melakukan unjuk rasa pada Jumat pagi. Mereka mendesak perusahaan agar membenahi pelayanan di klinik kesehatan. Mereka juga menuntut dokter di klinik perusahaan dipecat.
Manajer HRD PT SPMN, Abidin, yang dikonfirmasi voxkalteng.com via telepon, mengatakan aksi demi para buruh dipicu kesalahpamahan soal pelayanan di klinik Kesehatan. Ia juga menyebut aksi proses para buruh berlangsung damai, tidak ada aksi anarkis. “Itu hanya salah paham, yang diprotes juga personal petugas medis, bukan ke perusahaan,” katanya.
Abidin mengakui para buruh menuntut agar dokter yang ditugaskan di klinik perusahaan diganti. “Mereka minta dokternya diganti,” katanya. Merespons tuntutan ini, pihaknya akan melakukan mediasi antara buruh dan petugas medis pada Senin (24/3/2025). “Kita akan mediasi Senin nanti, karena tidak mudah memecat karyawan. Mereka juga punya hak untuk klarifikasi. Makanya kita mediasi nanti,” kata Abidin. (VK1)
