PALANGKARAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (04/11/2025). Rapat beragendakan penyampaikan jawaban Pemko Palangkaraya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Pemko disampaikan Pj Sekda Kota Palangkaraya, Arbert Tombak, mewakili Wali Kota. Mewakili Walikota, Arbert menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan saran dan tanggapan konstruktif terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 yang sebelumnya telah disampaikan.
“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi yang pada dasarnya menerima dan memahami landasan usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.
Lebih lanjut, Arbert menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 disebabkan oleh berkurangnya dana transfer pusat. Meski demikian, Pemko berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal.
“Pemerintah kota akan memaksimalkan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta memperluas basis wajib pajak sebagai strategi peningkatan PAD. Mohon dukungan dari seluruh pihak, khususnya DPRD, dalam upaya ini,” jelasnya.
Arbert juga menanggapi sejumlah kritik terkait serapan anggaran yang masih rendah pada tahun berjalan. Menurutnya, percepatan proses lelang dan administrasi pada sisa tahun anggaran akan terus dilakukan agar realisasi belanja dapat meningkat menjelang akhir tahun.
Arbert juga menambahkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait penyertaan modal dan bantuan sosial, Arbert menegaskan bahwa anggarannya akan disalurkan sesuai regulasi dan prioritas pembangunan.
“Setiap program dirancang mengacu pada RPJMD dan visi misi kepala daerah. Fokus tetap pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menjawab terkait konsistensi Pendapatan dan Belanja Daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya. (MC/VK1)
