PALANGKARAYA- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky R Badjuri mengatakan, realisasi plasma sawit di Kalimantan Tengah baru mencapai 52,66 persen dari target 100 persen. Masih terdapat sekitar 47 persen yang perlu dituntaskan. Ini berdasarkan data tahun 2021–2025.
“Capaian tertinggi terdapat di wilayah Timur (76 persen), disusul wilayah Barat (61,03 persen), dan wilayah Tengah (45,95 persen). Perbedaan capaian antarwilayah dipengaruhi oleh jumlah perusahaan dan luas izin operasional,” kata Rizky Badjuri dalam Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data FPKMS atau Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Alat Berat, yang dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan Kalteng, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari fakta integritas antara pemerintah dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Terkait CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal, pemerintah mendorong agar program lebih terarah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat daerah. Pemerintah juga berupaya meningkatkan sinergi antara PBS, kabupaten/kota, dan instansi terkait agar seluruh data dan kewajiban plasma dapat tersinkronisasi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan perkebunan sawit yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Herseon B Aden yang membuka kegiatan, menyampaikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kalimantan Tengah. Potensi besar sektor ini juga diiringi dengan tanggung jawab besar terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit, agar pelaksanaan usaha perkebunan dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Herson menjelaskan bahwa ada beberapa isu krusial yang menjadi fokus pembahasan dan evaluasi, yaitu Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar atau Plasma 20 persen, yang merupakan wujud nyata kemitraan berkeadilan dan harus direalisasikan secara penuh, transparan, serta berkelanjutan agar masyarakat sekitar kebun turut merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Selain itu, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR perlu lebih terarah dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian penting, dengan komitmen untuk terus memprioritaskan masyarakat lokal baik di sektor operasional maupun manajerial sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, penggunaan alat berat yang sesuai dengan regulasi perlu dijaga untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek teknis dan lingkungan serta mendukung efisiensi operasional yang bertanggung jawab.
Herson berharap forum ini dapat menjadi wadah evaluasi yang jujur dan konstruktif terhadap capaian yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta solusi konkret dalam mempercepat pemenuhan kewajiban PBS, khususnya terkait realisasi plasma 20 persen.
“Kami mengajak seluruh pimpinan PBS kelapa sawit untuk memperbarui komitmen dan mengambil langkah-langkah progresif. Mari kita buktikan bahwa investasi di sektor kelapa sawit Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (MMCKalteng/VK1)
