RD Thomas Ehe Tukan saat membawa materi pada kegiatan rekoleksi bagi pengurus WKRI DPD Kalteng periode 2023-2028.
PALANGKA RAYA – Pengurus organisasi kemasyarakatan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2023-2028, telah dilantik pada Minggu (24/9/2028). Sebelum dilantik, para pengurus terlebih dahulu mengikuti kegiatan rekoleksi pada Jumat (15/9/2023).
Rekoleksi itu berlangsung di Aula Komisi Keuskupan Palangka Raya. Ketua Panitia kegiatan, Veronica Rina Sulistiyani, mengatakan rekoleksi diikuti semua pengurus WKRI DPD Kalteng periode 2023-2028 sebanyak 18 orang. “Rekoleksi ini salah satunya kita diajak mengumpulkan kembali, mengingat kembali hal baik yang tercecer, yang terlupakan dan terabaikan. Misalnya semangat kebersamaan dalam organisasi,” kata wanita yang akrab disapa Rina Hakso ini, Senin (25/9/2023).
Rina juga menjelaskan, rekoleksi merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan pelantikan pengurus baru. Adapun materi dalam Rekoleksi itu disampaikan oleh Imam Katolik RD Thomas Ehe Tukan. Tema dalam kegiatan sama ini, “Bergandeng tangan untuk berkembang dan maju bersama dalam karya di gereja dan masyarakat”.
Para pengurus WKRI DPD Kalteng bersama RD Thomas Ehe Tukan foto bareng di sela kegiatan rekoleksi.
Romo Thomas dalam materinya mengungkapkan, rekoleksi adalah awal yang baik untuk memulai perjalanan bersama para pengurus baru WKRI DPD Kalteng masa bhakti tahun 2023-2028. Rekoleksi sesungguhnya bermaksud menghimpun spirit iman dan ajaran gereja, saat kita lemah diteguhkan, saat kita kuat bisa rendah hati, ketika ada peluang bisa bertindak cepat, dan ketika ada tantangan tetap berdiri kokoh.
Thomas mengutip Ensiklik Quadragesimo Anno oleh Paus Pius XII, salah satunya menekankan tentang subsidiaritas, yang berkaitan erat dengan cara bagaimana berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi semua orang.
Prinsip subsidiaritas berkaitan dengan cara partisipasi dan keputusan. Pelaksanaan prinsip ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari kalangan level bawah, dalam menentukan kehidupan sendiri dan dalam kehidupan bersama. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara langsung terkena akibat dari suatu keputusan atau kebijakan, seharusnya memiliki peran kunci dalam proses pengambilan keputusan.
Prinsip subsidiaritas ini semestinya menjadi landasan WKRI sebagai sebuah organisasi wanita Gereja Katolik, yang berperan aktif mendorong kaum perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang, demi kepentingan orang banyak. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, hendaknya selalu mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan. Ini modal dasar untuk bersama-sama membangun organisasi yang sehat, yang bisa menjalankan program-program kerja hingga berhasil baik.
“Semoga para pengurus WKRI Kalteng periode 2023-2028 dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan mengedepankan semangat persaudaraan dalam iman Katolik,” katanya. vk1
