PALANGKARAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat penanganan stunting di provinsi ini. Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin, usai mengikuti rapat koordinasi percepatan penanganan stunting bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, di Palangka Raya, Senin (14/4/2025).
“Rapat ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan berbagai program kedepan,” ucap Riska. Dirinya pun menekankan bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi untuk mencapai target penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah. Untuk itu, dalam rapat tersebut, pihak DPRD Kalteng bersama pemerintah membahas berbagai strategi dan program yang akan diterapkan dalam upaya menurunkan angka stunting.
“Kami berharap rapat ini menjadi langkah awal yang efektif dalam mempercepat penanganan stunting. Tetapi yang menjadi kuncinya itu koordinasi dan kolaborasi yang harus terjalin apik antara legislatif, eksekutif dan pihak swasta,” ucapnya.
Selain itu, Riska juga mengungkapkan bahwa DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen dalam mendukung penuh program-program yang dijalankan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pengawasan anggaran dan pengesahan peraturan daerah yang terkait dengan penanganan stunting.
“Kami berharap melalui rapat ini akan tercipta sinergi yang kuat antara Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng dalam upaya menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Riska juga menambahkan, percepatan penanganan stunting ini merupakan program penting yang harus segera dijalankan untuk mewujudkan generasi emas di Kalimantan Tengah. Dengan demikian kedepan seluruh generasi di Kalimantan Tengah memiliki daya tahan tubuh serta daya saing yang kuat untuk menjadi generasi penerus bangsa serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Stunting ini merupakan permasalahan serius yang harus segera diatasi bersama. Ini bukan saatnya saling melempar siapa yang berwenang. Tapi ini telah menjadi kewajiban dan tugas bersama,” kata Riska. (VK1)
