PALANGKARAYA – Kerusakan jalan dari Bundaran KB Sampit menuju Pelabuhan Bagendang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Hafid. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.
Ruas jalan tersebut disebutnya mengalami kerusakan parah dan sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. “Ini harus segera diatasi,” katanya, Jumat (8/8/2025). Menurut Hafid, saat ini masih banyak ruas jalan provinsi di Kalimantan Tengah yang kondisinya memprihatinkan, kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Terlebih jalan dari Bundaran KB Sampit ke Pelabuhan Bagendang itu kewenangan pemerintah provinsi. Saat ini kondisinya rusak, aspalnya terkelupas, serta sangat rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Jalan yang membentang sepanjang kurang lebih 20 kilometer, merupakan akses penting yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, baik transportasi umum, distribusi logistik, maupun kegiatan ekonomi lainnya. “Kita berharap kepada pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut, khususnya dari Bundaran KB sampai Pelindo (Pelabuhan Bagendang), karena sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat,” ucapnya.
Hafid menekankan, keberadaan infrastruktur jalan yang layak sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses jalan yang rusak akan berdampak pada naiknya biaya logistik serta menurunkan efisiensi distribusi barang.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut. “Berdasarkan informasi, sudah banyak pengendara yang menjadi korban akibat lubang dan kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, lanjut Hafid, akan terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah agar rencana pembangunan infrastruktur jalan provinsi benar-benar memperhatikan kebutuhan lapangan dan mendesak.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyusun skala prioritas pembangunan, sehingga alokasi anggaran bisa tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat. “Keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Jangan sampai kerusakan jalan terus dibiarkan dan baru diperbaiki setelah banyak korban berjatuhan,” kata Hafid. (VK1)
