PALANGKARAYA – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangkaraya, Selasa (7/7/2026), meluncurkan terobosan revolusioner: “Eksekusi nafkah pasca perceraian melalui pemotongan langsung gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim.”
Dikutip dari laman Kemenag Kalteng, dijelaskan bahwa program ini bertujuan melindungi hak istri dan anak yang ditinggal suami karena perceraian. Program itu dilatari beberapa hal. Selama ini, salah satu luka terdalam pasca perceraian bukanlah pada saat vonis pisah diucapkan, melainkan pada hari-hari setelahnya, ketika hak nafkah anak dan mantan istri yang dijanjikan oleh suami perlahan menguap, tak pernah cair, dan membiarkan mereka berjuang sendirian.
Namun, di Kalimantan Tengah, negara kini hadir dengan cara yang jauh lebih tegas dan konkret. Langkah bersejarah ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Aula PTA Palangkaraya, Selasa pagi. Dokumen strategis tersebut ditandatangani langsung oleh dua pimpinan tertinggi: Ketua PTA Palangkaraya Bambang Supriastoto, dan Kepala Kanwil Kemenag Kalteng, Muhammad Yusi Abdhian, diwakili Ketua Tim kerja Kepenghuluan dan Bina KUA Isnaini.
MoU ini bukan sekadar simbolisme. Di dalamnya tertuang mekanisme administratif yang sangat tajam untuk melindungi pihak yang rentan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, apabila seorang ASN Muslim di lingkungan Kemenag Kalteng bercerai dan putusan pengadilan mengamanatkan beban nafkah bagi anak atau mantan istrinya, maka Kemenag akan melakukan pemotongan langsung gaji ASN yang bersangkutan oleh Bendahara. Potongan gaji tersebut kemudian akan disalurkan kepada pihak yang berhak.
Selain itu, terdapat sinkronisasi data real-time antara Pengadilan Agama dan Kemenag, serta percepatan perizinan cerai bagi ASN yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang tidak lagi mengandalkan “kesadaran moral” suami, melainkan membangun sistem yang memaksa keadilan untuk tegak.
Langkah ini menjadi jawaban atas realitas pahit di mana banyak perempuan dan anak terlantar secara finansial pasca perceraian, meski memiliki putusan pengadilan yang menguntungkan mereka. Dengan mekanisme pemotongan gaji, hak-hak dasar anak untuk hidup, sekolah, dan tumbuh kembang tidak lagi bergantung pada “baik atau buruknya hati” mantan suami, melainkan dijamin oleh sistem negara.
Selain fokus pada ASN, MoU ini juga membawa kabar gembira bagi masyarakat umum melalui program Sidang Isbat Nikah Terpadu. Banyak pasangan yang telah menikah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, sehingga hak-hak hukum mereka (seperti waris, akta kelahiran anak, hingga jaminan kesehatan) sering kali terhambat.
Melalui MoU ini, PTA Palangkaraya berkomitmen memproses permohonan Isbat Nikah dengan cepat. Sementara itu, Kanwil Kemenag Kalteng akan mengoordinasikan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan verifikasi data dan langsung menerbitkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) secara terintegrasi. Rakyat tidak perlu lagi bolak-balik antara pengadilan dan KUA; semuanya dipangkas menjadi satu pelayanan yang cepat, tepat, dan adil.
Kolaborasi antara PTA Palangkaraya dan Kanwil Kemenag Kalteng ini mengirimkan pesan kuat kepada publik: Kementerian Agama tidak hanya hadir di mimbar-mimbar nasihat atau di balik akad pernikahan. Lebih dari itu, Kemenag kini berdiri di garis depan keadilan sosial, memastikan bahwa ketika sebuah rumah tangga hancur, negara hadir sebagai jaring pengaman yang melindungi martabat perempuan dan masa depan anak-anak.
Di Palangkaraya hari ini, keadilan tidak lagi sekadar dibacakan oleh hakim di ruang sidang. Keadilan kini dipotong langsung dari gaji, dicairkan untuk mereka yang berhak, dan dijemput oleh negara dengan tangan yang tegas namun penuh kasih. (VK1)


