PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) perlu membangun Posko Pengawasan jalan Palangkaraya-Kuala Kurun, yang bertugas memastikan tidak ada kendaraan perusahaan yang Over Dimension Over Loading (ODOL) melintasi jalan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kebijakan Pemprov Kalteng melarang kendaraan ODOL melintasi jalan itu, dapat berjalan efektif.
Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S Dohong, Minggu (1/6/2025). Arton menjelekasna, di dalam posko tersebut bisa ditempatkan petugas Dinas Perhubungan, Satpol-PP hingga dari Satlantas Polda Kalteng.
Arton juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran yang turun langsung ke lapangan untuk memantau kendaraan perusahaan yang melintas di ruas jalan tersebut. Hal tersebut menandakan pemerintah daerah hadir untuk membantu masyarakat, khususnya dalam menjaga kualitas ruas Jalan Palangka Raya-Kuala Kurun.
“Kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran ini tentu kami DPRD sudah mendukung penuh. Untuk itu pemerintah harus hadir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat, khususnya di ruas Jalan Palangka Raya-Kuala Kurun,” ucapnya.
Namun Arton juga mengungkapkan, apabila pengawasan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka perusahaan-perusahaan nakal tersebut akan kembali membawa muatan berlebih saat melewati ruas jalan tersebut.
Untuk itu, adanya usulan pembangunan posko pengawasan itu penting dilakukan agar perusahaan dapat menaati kebijakan yang telah ada. “Karena sudah sering sekali kendaraan perusahaan yang melebihi batas melewati jalan. Selama ini kan, hari ini diperbaiki, besoknya rusak lagi. Sudah berapa banyak anggaran kita keluar untuk terus memperbaiki jalan tersebut,” ujarnya.
Arton juga akan berkoordinasi bersama Gubernur Kalimantan Tengah, untuk membahas usulan pembangunan posko pengawasan tersebut. Hal ini dilakukan agar ruas jalan yang menjadi akses masyarakat dapat tetap terjaga dan terawat sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar.
“Tetapi saya yakin, Gubernur Kalimantan Tengah sudah memikirkan hal yang sama. Karena beliau juga pasti akan memikirkan kebijakan yang berdampak positif kepada masyarakat,” kata Arton. (VK1/Ant)
