PALANGKARAYA – Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah (Kalteng), akhir-akhir ini, sangat merugikan masyarakat. Ini diperparah dengan buruknya layanan terkait informasi pemadaman bergilir. Banyak warga yang tak tahu jadwal, sehingga kelabakan saat terjadi pemadaman.
Hal ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalteng. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, meminta PT PLN semestinya meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir.
Menurut Bambang, persoalan utama bukan hanya gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman, tetapi juga minimnya informasi yang diterima masyarakat. Akibatnya, banyak warga, terutama pelaku usaha, tidak memiliki waktu untuk mengantisipasi dampak padamnya listrik.
“Kalau jadwal pemadaman disampaikan lebih awal, masyarakat bisa bersiap. Yang terjadi justru banyak warga tidak mengetahui adanya pemadaman sehingga aktivitas mereka terganggu,” pintanya, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha rumah tangga, hingga peternak menjadi kelompok yang paling terdampak karena aktivitas produksi maupun pelayanan bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Selain itu, Bambang mempertanyakan alasan PLN yang mengaitkan gangguan kelistrikan di Kalimantan dengan kondisi sistem di Pulau Jawa. Menurutnya, sistem kelistrikan Kalimantan memiliki karakteristik dan jaringan yang berbeda sehingga penjelasan tersebut perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat.
“Kalimantan memiliki sistem suplai listrik sendiri. Jangan sampai alasan seperti itu dijadikan pembenaran,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta PLN segera mempercepat penyelesaian gangguan teknis agar pelayanan kepada pelanggan kembali normal. Ia menegaskan masyarakat telah menjalankan kewajibannya dengan membayar tagihan listrik tepat waktu sehingga berhak memperoleh layanan yang maksimal.
Bambang berharap evaluasi terhadap pelayanan kelistrikan segera dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha di Kalteng. (VK1)


