PALANGKARAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi memaksimalkan berbagai potensi pendapatan daerah. Harapan itu disampaikan anggota Banggar DPRD Kalteng Ampera AY Mebas, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (4/8/2026).
Ampera mengatakan peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian utama agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai program pembangunan. “Jadi kita mengarahkan bagaimana pendapatan daerah itu bisa maksimal. Ada beberapa catatan yang kami sampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027,” kata Ampera.
Salah satu yang menjadi perhatian Ampera yakni optimalisasi penerimaan dari pajak bahan bakar minyak (BBM). “Masalah pajak BBM ini perlu dioptimalkan. Artinya bukan hanya dari Pertamina, tetapi juga BBM yang disalurkan oleh badan usaha migas lainnya. Pemerintah provinsi harus benar-benar melakukan pendataan terhadap seluruh kebutuhan dan distribusi BBM karena datanya sebenarnya ada,” katanya.
Selain itu, Ampera juga meminta optimalisasi pelayanan Samsat di kabupaten dan kota melalui langkah yang lebih proaktif dalam menagih kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
“Selama ini ada kebijakan dispensasi penghapusan denda, itu bagus. Tetapi jangan hanya menunggu masyarakat datang. Samsat juga harus aktif, misalnya mengirimkan surat tagihan ke alamat wajib pajak. Kalau kendaraannya sudah berpindah tangan, juga harus didorong segera melakukan balik nama supaya data administrasinya tertib dan penerimaan pajaknya lebih maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Ampera juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan dari pajak alat berat maupun potensi pendapatan lainnya, termasuk bagi hasil dan royalti yang menjadi kewenangan pemerintah.
“Pajak alat berat juga harus dimaksimalkan. Begitu juga nanti potensi bagi hasil maupun royalti. Intinya saya melihat Badan Pendapatan Daerah harus benar-benar mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada karena sampai saat ini menurut saya masih belum maksimal,” tegasnya.
Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2027 sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal. (VK1)


