TAMIANG LAYANG – Sebanyak 26 desa di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), belum menuntaskan batas wilayah hingga menjelang akhir tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) terus mendorong percepatan penuntasan penetapan dan penegasan batas wilayah desa dan kelurahan.
”Kepada 26 desa yang belum mencapai kesepakatan, saya minta agar segera melakukan koordinasi dan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan. Jangan menunda-nunda penyelesaian, apalagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” kata Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Bartim, Ari Panan P Lelo, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026, di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barito Timur, Kamis (12/11/2026).
Asisten I hadir mewakili dan membacakan sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim, Misnohartaku, dalam kegiatan itu. “Dari total 100 desa yang ada di Barito Timur, sebanyak 74 desa telah berhasil mencapai kesepakatan batas wilayah. Sementara 26 desa belum mencapai kesepakatan,” katanya lagi.
Rakornis itu bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah, menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sekda Bartim Misnohartaku dalam sambutan tertulisnya dibacakan Ari Panan P Lelo, menegaskan bahwa batas wilayah desa bukan sekadar garis pemisah antarwilayah. Lebih dari itu, kejelasan batas merupakan fondasi utama bagi kepastian administrasi pemerintahan, kejelasan kewenangan wilayah, perencanaan pembangunan, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Diakui 26 desa itu telah melalui sejumlah tahapan untuk menuntaskan batas wilayah. Sebanyak 25 desa memasuki tahap Verifikasi Teknis di BIG, dengan rincian 11 desa sudah mengantongi hasil verifikasi dan 14 desa lainnya masih dalam proses perbaikan dokumen.
Sementara tahapan Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), sebanyak 3 desa tengah berproses menyusun Perbup, yakni Desa Pangkan, Desa Runggu Raya, dan Desa Taringsing. Adapun Desa Kalamus sedang dalam Tahapan Harmonisasi Regulasi. Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) untuk Desa Kalamus saat ini sedang menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum di Palangkaraya.
Pemkab Bartim memberikan penekanan khusus kepada para Camat dan Kepala Desa agar menjadikan penyelesaian batas wilayah sebagai prioritas bersama. Para Kepala Desa diminta bersikap proaktif melengkapi dokumen pendukung seperti Berita Acara Kesepakatan Antarsegmen, sejarah desa, serta dokumen pembentukan desa.
Sementara bagi desa yang telah masuk tahap verifikasi teknis, diminta segera menindaklanjuti perbaikan sesuai arahan teknis dari BIG. Para Camat juga diinstruksikan untuk mengawal langsung fungsi koordinasi, fasilitasi, serta memantau kendala di lapangan.
Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa proses penegasan batas desa tidak berorientasi pada menang atau kalah. Langkah ini murni bertujuan menghadirkan kepastian hukum dan administrasi sekaligus memitigasi potensi konflik sosial di masa mendatang.
Melalui kegiatan asistensi bersama jajaran DPMD Provinsi Kalteng dan narasumber BIG ini, seluruh peserta diharapkan dapat menyampaikan kendala teknis secara terbuka guna mendapatkan solusi terukur demi terwujudnya tertib administrasi pemerintahan di Gumi Jari Janang Kalalawah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Timur, para Camat se-Kabupaten Barito Timur, serta para Lurah dan Kepala Desa. (VK11)


