DBH Sawit yang Diterima Kalteng Terus Menurun, Ini Rincian Lengkap Tahun 2023-2025

PALANGKARAYA – Sejak diprogramkan tiga tahun lalu, Pemerintah Pusat rutin mengirim Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota. DBH sawit dikucurkan kepada Pemda dalam bentuk TKD atau transfer ke daerah.

Sayangnya, kucuran DBH sawit justru terus berkurang dari tahun ke tahun. Padahal luasan dan produksi sawit di daerah terus bertumbuh. Pada tahun awal pengucuran DBH sawit, yakni tahun 2023, Kalteng mendapat kucuran hingga Rp275,921 miliar. Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat kucuran DBH sawit paling besar pada tahun itu, yakni masing-masing Rp46,485 miliar.

Kucuran DBH ke Kalteng kemudian menurun menjadi Rp256,177 miliar lebih pada tahun 2024. Di tahun ini, Pemprov mendapat Rp53,019 miliar, sementara Kotim Rp41 miliar lebih. Kedua Pemda itu paling besar mendapat kucuran DBH.

Transfer DBH sawit dari Pusat ke Kalteng kemudian menurun drastis pada tahun 2025. Pemerintah provinsi bersama Pemda 13 kabupaten dan 1 kota mendapat transfer DBH dengan total hanya Rp117,897 miliar. Jumlah ini bahkan tidak sampai separuh dari DBH yang diterima Kalteng pada tahun 2024.

Penurunan yang cukup drastis ini lalu dipertanyakan Pemda. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ramadansyah, beberapa waktu lalu, mengatakan penurunan ini sangat disayangkan. Sebab jumlahnya sangat jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya.

“Kami menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait DBH dan pada 2025 ini DBH sawit kita hanya Rp16 miliar. Kenapa bisa turun drastis, kami tidak tahu, karena itu dari kementerian langsung,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah, pertengahan Januari lalu.

Ia menyampaikan, Kotim pertama kali menerima DBH sawit pada 2023 dengan nilai Rp46 miliar, kemudian pada 2024 Rp41 miliar dan informasi terakhir dari Kementerian Keuangan DBH sawit Kotim pada 2025 hanya Rp16 miliar. Hal ini cukup disayangkan, mengingat perjuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar bisa langsung masuk ke daerah cukup sulit dan panjang.

Namun, baru tahun ketiga sejak DBH sawit disalurkan ke pemerintah daerah sudah terjadi penurunan yang cukup drastis.  Pemkab Kotim akan berupaya meminta keterangan dari kementerian terkait hal tersebut.

“Kami sedang proses mempertanyakan hal itu, apakah karena harga CPO yang turun atau ada variabel dalam DBH sawit ini yang berubah, karena itu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. (VK1/Ant)

Besaran DBH Sawit untuk Pemda Se-Kalteng Tahun 2023-2025

Sumber: Diolah dari Data Kemenkeu terkait Rincian Dana Transfer Umum TA 2023, 2024 dan 2025

Baca juga:

DBH Sawit 2023 untuk Kalteng; Pemprov Terima Rp60 M, Ini Rincian Per Kabupaten/Kota

Tahun Ini, Pemkab Sukamara Terima Dana Bagi Hasil Sawit Rp12 Miliar