PALANGKARAYA – Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tak kunjung padam. Asap pekat terus menyelimuti daerah itu. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, asap pekat berubah menjadi kekuning-kuningan. Udara pun sangat berbau. Ribuah warga mengalami infeksi saluran pernapasan. Anak-anak sekolah terpaksa belajar online dari rumah. Penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, lumpuh. Celakanya, pemerintah belum mau menetapkan status bencana nasional.
Kesal dengan kelambanan pemerintah dalam menangani karhulta, puluhan warga menggeruduk Kantor Gubernur Kalteng di Jalan RTA Milono Palangkaraya, Kamis (15/10/2026). Warga yang tergabung dalam “Aliansi Rakyat Kalteng Menggugat” menuntut pemerintah untuk menetapkan bencana kabut asap serta karhutla di Bumi Tambun Bungai menjadi bencana nasional.
Kornelis, Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera yang menjadi koordinator aksi, menyampaikan kekesalannya atas matinya hati Nurani para pejabat pemerintah. Onel, sapaan akrabnya, menegaskan sudah semestinya bencana kabut asap ditetapkan menjadi bencana nasional, meski standar kebencanaan yang ada belum memenuhi. Sebab, bencana kabut asap tidak mematikan secara langsung, karena paparan asapnya dapat mengganggu kesehatan dalam jangka panjang.
“Dampak dari kabut asap ini tidak langsung membuat warga jatuh (seperti bencana lainnya), tetapi jangka panjang, dan jangan lupa sudah ada relawan kita yang meninggal ketika memadamkan karhutla,” katanya saat orasi.
Hal itu diungkapkan Onel menyikapi pernyataan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, beberapa hari sebelumnya, yang menyatakan kondisi karhutla di Kalteng belum layak statusnya dinaikkan menjadi bencana nasional. Pernyataan Gubernur ini kemudian dipertegas oleh Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden. Salah satu parameter untuk menaikan status karhutla di Kalteng menjadi bencana nasional adalah adanya korban jiwa.
Pernyataan Gubernur dan Sekda Kalteng ini, menurut Onel, sangat melukai hati masyarakat Kalteng. “Yang lebih melukai adalah pernyataan dari Ibu Sekda, yang meminta harus ada korban dulu dari rakyat Kalimantan Tengah. Ini gila! Ini pejabat yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” tegas Onel, disambut teriakan “betuull” dari massa unjuk rasa.
Seharusnya, lanjut Onel, Gubernur bukan menjadi babu dan budak pemerintah pusat, tapi menjadi raja bagi masyarakat Kalteng, membela kepentingan. Gubernur semestinya menyampaikan harapan rakyat Kalteng agar bencana ini segera ditangani secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dengan menetapkan statusnya menjadi bencana nasional.
Onel juga menyinggung candaan Gubernur yang viral di media sosial. Dimana saat berbicara soal karhutla, Gubernur sempat berkelakar “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Onel mengingatkan agar bencana ini jangan dijadikan bahaan candaan. “Jangan sampai Kalimantan menjadi anak nakal ketiga setelah Papua dan Aceh,” ancam Onel.
Pernyataan ini sebagai peringatan bagi pemerintah agar mengatasi persoalan Karhutla di Kalimantan secara serius. Jika tidak, maka Kalimantan bisa saja meminta berpisah dengan Indonesia, sebagaimana tuntutan kelompok pejuang kemerdekaan Papua dan Aceh.
Ia menegaskan, Kalimantan memiliki sumber daya alam yang semestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. “Akan tetapi ternyata kami hanya jadi pengemis, kami hanya jadi penonton di tanah leluhur kami,” katanya.
Onel juga mendesak Presiden Prabowo agar mengecek kondisi riil di lapangan. “Kepada Prabowo jangan hanya ‘saya mendapat laporan’, tapi panggil kepala daerah yang ada di sini, gubernur, bupati, wali kota di sini, cek langsung kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Onel tidak menampik ada beberapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah, diketahui dari pemberitaan di berbagai media. Namun, ia mempertanyakan implementasi dan transparansi anggaran tersebut di lapangan. “Kalau anggaran itu ada, mengapa kawan-kawan relawan mengeluh insentifnya tidak dibayar, ada apa di sini? Seharusnya kalau ada anggaran, para relawan tidak berteriak, anggaran itu tidak disampaikan secara terbuka, ada apa,” ujarnya.
“Kami masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru karena kecintaan itulah, kami menyampaikan tuntutan ini agar Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian yang layak dan masyarakatnya dapat hidup dengan aman, sehat, serta sejahtera. Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto mendengar suara masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng)” pungkas Onel.
Sementara, Sekda Kalteng Linae Victoria Aden yang hadir menemui massa, menyampaikan permohonan maaf kepada massa aksi karena Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak dapat menemui langsung massa aksi. Mengenai tuntutan yang disampaikan massa aksi, ia menyebut nantinya bisa dilakukan audiensi bersama gubernur. “Mohon maaf, mungkin nanti di lain waktu bisa audiensi dengan Bapak Gubernur,” ujarnya. (VK1)


