MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Selasa (10/03/2026). Semua fraksi DPRD Kabupaten Barut menyatakan dapat menyetujuinya menjadi Perda. Ini menandakan arah pembangunan Kabupaten Barut untuk lima tahun ke depan kini memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga:
Diskominfo Barut Perkenalkan LINDA BATARA di Montalat
Rapat krusial ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi ini merupakan puncak dari rangkaian pembahasan panjang. Persetujuan dari fraksi-fraksi menandakan adanya kesamaan visi dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
Dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Barito Utara kini memiliki pedoman resmi dalam mengeksekusi program-program strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Bupati Barut Shalahuddin yang hadir dalam Rapat Paripurna itu, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas persetujuan Raperda tentang RPJMD 2025–2029. Persetujuan DPRD merupakan bukti adanya kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan legislatif dalam membentuk produk hukum yang mendukung pembangunan.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak dewan yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah ini. Kerja sama yang baik ini harus terus dijaga agar pembangunan Kabupaten Barito Utara berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan, strategi, sasaran, program lintas perangkat daerah, serta kerangka pendanaan indikatif selama lima tahun. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi semua perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.
Lebih lanjut, Shalahuddin menekankan bahwa masukan dan saran dari DPRD selama pembahasan Raperda sangat bermanfaat untuk penyempurnaan dokumen RPJMD, terutama dalam hal prioritas pembangunan, efisiensi anggaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan ditetapkannya Perda RPJMD ini, kami berharap seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tambah Bupati Shalahuddin.
Persetujuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk bekerja sama secara sinergis, menjadikan RPJMD sebagai payung hukum yang memastikan pembangunan lima tahun ke depan berjalan efektif, transparan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. (VK13)


