PALANGKARAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mulai membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Pembahasan diawali dengan digelarnya Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, unsur Forkopimda dan pimpinan SKPD. Ketua DPRD Kalteng Arton Dohong dalam arahannya mengatakan, pembahasan Raperda APBD 2026 menitikberatkan pada keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan prioritas.
“Pembahasan difokuskan pada arah kebijakan fiskal daerah serta efektivitas belanja publik untuk tahun mendatang,” katanya. Arton mengatakan, pembahasan RAPBD 2026 merupakan momentum penting untuk menilai arah pembangunan provinsi secara lebih realistis.
Untuk itu, DPRD Kalteng akan mengawal penyusunan anggaran agar tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga tepat sasaran. Menurutnya, DPRD akan mencermati setiap alokasi belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Pengawasan yang ketat dinilai penting agar anggaran tidak terfokus pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo saat menyampaikan pidato pengantar Gubernur, mengatakan APBD 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut dilakukan agar perencanaan belanja lebih terukur dan tidak menimbulkan defisit.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Setiap belanja akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak prioritas akan dilakukan secara selektif.
Edy menjelaskan, pengelolaan anggaran harus mampu menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur. Untuk itu pihaknya ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. “Selain efisiensi, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD 2026. Pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan program prioritas dengan kebijakan pembangunan nasional,” pungkas Edy. (VK1)
