PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, mengkritik tata kelola sektor pertambangan di Bumi Tambun Bungai. Sorotan utama diarahkan pada minimnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan desakan untuk mempercepat pengesahan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi daerah.
Arton menegaskan bahwa aktivitas pertambangan, khususnya batu bara dan mineral lainnya, telah memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Namun, kontribusi balik dari sejumlah perusahaan dinilai masih jauh dari harapan. “Dampak aktivitas tambang sangat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai perusahaan hanya mengambil hasil bumi, lalu pergi tanpa bekas. Perusahaan harus tinggalkan manfaat jangka panjang bagi warga!” tegas Arton, Jumat (31/10/2025).
Arton juga menyoroti bahwa banyak perusahaan tambang belum sepenuhnya transparan dan berkomitmen dalam menjalankan program CSR mereka. Program yang dijalankan sering kali tidak tepat sasaran, kurang berkelanjutan, dan tidak mampu mengatasi dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Menurutnya, komitmen perusahaan harus diwujudkan dalam kontribusi nyata. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana umum yang rusak akibat operasional tambang. Kemudian bidang pendidikan dan kesehatan, berupa peningkatan fasilitas dan layanan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Di bidang pemberdayaan ekonomi, perusahaan wajib membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal dan mendorong usaha kecil di sekitar tambang.
“Kami meminta agar pelaksanaan program CSR dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat secara langsung. CSR bukan pilihan, tapi kewajiban moral dan sosial,” pungkasnya. (VK1)
