PALANGKARAYA – Program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) melalui bedah rumah, bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata. Program tersebut dinilai memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah yang layak itu berdampak langsung pada kesehatan, kenyamanan, bahkan masa depan anak-anak di dalamnya. Jadi ini bukan hanya soal bangunan, tapi kualitas hidup. Kami berharap program ini benar-benar menjadi solusi nyata dalam menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Kota Palangka Raya,” kata anggota DPRD Kota Palangkaraya, Hatir Sata Tarigan, Kamis (26/2/2026).
Pemerintah kota Palangkaraya akan melakukan bedah rumah sebanyak 600 unit. Menurut Hatir yang tergabung di Komisi I bidang pemerintahan dan keuangan ini, pemerintah kota harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bedah rumah sebanyak 600 unit agar berjalan tepat sasaran.
“Yang paling utama adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru tidak diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Data harus diverifikasi secara cermat,” katanya.
Ia menegaskan, validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal pendataan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk kategori layak menerima bantuan.
“Kami ingin proses pendataan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pengawasan agar tidak terjadi kekeliruan maupun tumpang tindih penerima,” ucapnya. Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui skema pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBN.
Anggaran kegiatan ini menggunakan uang negara. Untuk dia menilai seluruh tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik. “Kami di DPRD tentu akan mengawal mulai dari pendataan, penetapan penerima hingga progres pembangunan di lapangan. Ini menyangkut anggaran negara dan hak masyarakat,” ujarnya. (VK1)
