PALANGKARAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menyoroti penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah itu. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat, sebelum melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas rakyat di daerah tersebut.
“Penertiban tidak boleh berdiri sendiri. Kalau aktivitas mereka dihentikan, pemerintah harus menjawab terlebih dahulu bagaimana nasib keluarga yang selama ini bergantung pada sektor itu,” kata Faridawaty, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, mayoritas penambang tradisional di Kalteng menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan rakyat yang telah berlangsung cukup lama. Kebijakan penertiban tanpa solusi dikhawatirkan memicu persoalan sosial di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret agar masyarakat yang terdampak tidak kehilangan sumber penghidupan setelah aktivitas tambang dihentikan.
“Pemerintah harus memastikan ada alternatif pekerjaan atau program pemberdayaan bagi masyarakat yang selama ini hidup dari sektor tambang,” ucap Faridawaty. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah itu menegaskan kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan baru, terlebih bagi warga yang keterampilannya selama ini hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan. “Kebijakan harus mempertimbangkan realitas di lapangan. Jangan sampai penertiban justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya.
Faridawaty juga menyoroti adanya kesan ketimpangan perlakuan antara penambang rakyat dan perusahaan tambang skala besar yang dinilai tetap dapat beroperasi dengan dukungan regulasi yang jelas. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan sikap yang adil dalam menerapkan kebijakan pertambangan agar tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. “Perusahaan besar memiliki kepastian regulasi, sementara masyarakat kecil justru dihadapkan pada penertiban tanpa kepastian solusi. Pemerintah harus bersikap adil,” pungkas srikandi DPRD Kalteng itu. (VK1)


