By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Gabungan Komisi DPRD Kalteng Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 Bersama TAPD
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » DPRD Provinsi Kalteng » Gabungan Komisi DPRD Kalteng Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 Bersama TAPD

Gabungan Komisi DPRD Kalteng Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 Bersama TAPD

14 Juli 2026
Share
Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin saat memimpin rapat bersama Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi.

PALANGKARAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Gabungan Komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin didampingi Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi. Dari TPAD Pemprov Kalteng, tim dipimpin Pj Sekda Linae Victoria Aden. Sekda didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Suyuti Syamsul, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Syahfitri, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bintaro.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalteng, Sudarsono, dalam laporannya mengatakan bahwa Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar persetujuan Badan Anggaran terhadap Raperda beserta laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

“Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Sudarsono.

Sudarsono menjelaskan, sebelum menyepakati Raperda, Badan Anggaran telah melakukan pendalaman materi bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam pembahasan, Badan Anggaran telah melakukan pendalaman materi dan meminta tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada prinsipnya, Badan Anggaran menerima penjelasan tersebut, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti,” jelas Sudarsono.

Sudarsono menyampaikan bahwa rekomendasi Badan Anggaran diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah Provinsi diharapkan menjadikan catatan dan hasil pembahasan Badan Anggaran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan daerah,” imbuh Sudarsono.

Sudarsono menambahkan, seluruh proses pembahasan Raperda telah didokumentasikan sebagai bagian dari laporan Badan Anggaran yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Seluruh dokumen pembahasan dan pendalaman Raperda adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Oleh karena itu, seluruh hasil pembahasan, catatan, serta rekomendasi yang telah disampaikan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” papar Sudarsono.

Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, dalam tanggapannya mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD dalam pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. “Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung secara konstruktif dan dilandasi semangat kemitraan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD,” tutur Linae.

Linae menegaskan bahwa hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. “Berbagai masukan serta saran dari Badan Anggaran akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan,” tegas Linae.

Linae berharap seluruh tahapan pembahasan selesai sesuai jadwal sehingga Raperda dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Kami berharap seluruh tahapan pembahasan selesai sesuai jadwal sehingga Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 segera ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tandas Linae.

Lebih lanjut, Linae mengatakan evaluasi dan rekomendasi hasil pembahasan akan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya. “Hasil evaluasi dan rekomendasi pembahasan ini akan menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Linae. (VK1)

You Might Also Like

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Digitalisasi Pemasaran UMKM
Komisi I DPRD Kalteng Kunker ke Kapuas
Cegah Monopoli Gas LPG, DPRD Kalteng Dukung Pengecer Jadi Sub Pangkalan
Komisi II DPRD Kalteng Pelajari Rehabilitasi RHL di Gunung Kidul DIY
Pemda Wajib Gandeng Generasi Muda, Wujudkan Pembangunan Partisipatif
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?