PALANGKARAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan pegawai Pemprov Kalteng. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga non-ASN, serta guru menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng saat ini sedang membahas KUA PPAS 2027. Saat ini pembahasan sudah memasuki sektor pendapatan daerah. Meski demikian, Freddy yang tergabung dalam Banggar, memastikan gaji dan tunjangan pegawai akan menjadi bagian penting dalam APBD 2027.
“Kalau soal gaji, tunjangan, termasuk PPPK, non-ASN, dan guru, tentu itu menjadi prioritas dan perhatian kami. Namun pembahasannya belum sampai ke belanja pegawai. Saat ini fokus kami masih pada optimalisasi target pendapatan daerah karena semua itu bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” kata Freddy, Senin (3/8/2026).
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalteng itu, kemampuan daerah membayar gaji pegawai sangat bergantung pada kondisi fiskal. Oleh karena itu, Banggar mendorong peningkatan kapasitas fiskal agar Kalimantan Tengah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, berdasarkan pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah, kondisi keuangan daerah hingga saat ini masih mampu memenuhi pembayaran gaji ASN maupun PPPK. “Berdasarkan pernyataan Gubernur, Kalimantan Tengah masih mampu membayar gaji PPPK maupun ASN. Namun secara umum memang banyak daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan memenuhi belanja pegawai,” katanya.
Freddy berharap pemerintah pusat tetap memenuhi kewajiban penyaluran dana transfer ke daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memenuhi kewajibannya, baik melalui DBH, DAU, maupun transfer lainnya. Daerah tidak meminta lebih, tetapi paling tidak hak daerah dapat dipenuhi sesuai ketentuan,” ucapnya.
Ia menambahkan, Banggar akan mengkaji secara rinci kemampuan keuangan daerah dalam rapat lanjutan pekan depan sebelum membahas alokasi belanja pegawai pada APBD 2027. “Percuma target belanja disusun dengan baik kalau kemampuan pendapatannya tidak mencukupi. Nanti pada pembahasan Banggar kami akan mempertanyakan secara rinci kemampuan keuangan daerah, termasuk kemampuan membayar belanja pegawai,” kata Freddy. (VK1)


