PULANG PISAU – Pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 tinggal beberapa bulan. Kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023. Para caleg sudah mulai mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun dalam proses kampanye sering kali terjadi kampanye hitam, penyebaran isu SARA, dan informasi hoaks yang menyebabkan konflik di masyarakat antara para pendukung caleg.
Mengantisipasi kemungkinan konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai instansi pemerintah yang berkewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas maupun partai politik, akan melakukan deteksi dini dan langkah pencegahannya.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Sugondo, saat diwawancarai voxkalteng.com, Kamis (30/11/2023), di kantor Kesbangpol Pulpis, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir.
“Perlu saya sampaikan, Badan Kesbangpol adalah mata dan telinga pimpinan. Ibarat negara, Kesbangpol adalah Menkopolhukamnya,” kata Sugondo, mengibaratkan peran Kesbangpol di daerah.
Disampaikan juga, masyarakat Pulpis yang tersebar di 8 kecamatan, kehidupannya heterogen. Ada 19 etnis dan lima agama yang saat ini berdampingan dalam suasana damai dan kondusif. Karena itu Ia yakin, keamanan dan kedamaian akan terus terjaga dengan baik. Perbedaan pilihan tak akan menimbulkan perpecahan.
Sugondo juga menyebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan perannya dalam menjaga kehidupan umat beragama yang rukun dan damai. “Salah satu tugas FKUB ini untuk memantau setiap perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan SARA, yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Kerukunan umat beragama ini sudah terbangun dengan baik, bahkan Pulpis sudah ada Desa Garantung sebagai Kampung Moderasi Beragama dan Desa Hanjak Maju sebagai sebagai Desa Sadar Kerukunan,” ujar Sugondo.
Kesbangpol bersama semua instansi terkait dan masyarakat tentu wajib mengawal Pemilu 2024, agar berjalan aman, lancar dan damai. (MWF)


