JAKARTA – Pemerintah akhirnya mencabut izin hak guna usahanya (HGU) 11 perusahaan di Kalimantan karena dinilai turut memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari 11 perusahaan yang dicabut izin HGU, masing-masing 1 perusahaan berlokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel), 8 di Kalimantan Barat (Kalbar), dan 2 di Kalimantan Timur (Kaltim). Belum ada perusahaan di Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun Kalimantan Utara (Kaltara) yang dicabut izin meski karhutla di dua provinsi itu cukup parah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa dari 11 perusahaan tersebut, ada yang dimiliki oleh warga negara asing, tepatnya dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini,” terang Nusron Wahid, Senin (9/11/2026).
Kesebelas perusahaan dibagi menjadi beberapa klaster. Ada yang HGU-nya dicabut karena menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen.
“Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada,” terangnya.
Klaster berikutnya adalah perusahaan yang masa HGU-nya telah habis. Bahkan ada yang sudah habis sejak 2020. Klaster terakhit yakni perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) tetapi HGU-nya belum terbit.
Berikut daftar 11 perusahaan yang HGU-nya dicabut pemerintah, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN.
1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (4.000 hektare).
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (11.558 hektare)
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (5.355 hektare dan 2.360,81 hektare)
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (1.510 hektare).
5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (+ 2.300 hektare)
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (4.750 hektare)
7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (5.134 hektare)
8. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (5.244 hektare)
9. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
10. PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
11. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Dijelaskan, izin HGU PT MIB seluas 4.000 hektare dicabut seluruhnya karena menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen. “Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada,” ungkap Nusron.
Kemudian PT RKA seluas 11.558, PT SKM dalam dua bidang seluas 5.355 dan 2.360,81 dicabut. Sementara perusahaan yang masa HGU-nya telah habis sejak 2020, dipastikan akan diambil alih negara. “Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektare,” jelasnya.
Selanjutnya perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunannya (IUP) namun HGU belum terbit, mulai dari PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AIR seluas 5.134 hektare, dan PT SAE seluas 1.510 hektare.
Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN sedang mengkaji tiga perusahaan lainnya yang berpotensi dicabut HGU-nya.
“Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” tuturnya. (VK1)


