PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjalin kerja sama di sejumlah sektor. Kerja sama yang dijalin diharapkan dapat memajukan kedua daerah bertetangga itu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalteng Jhon Lis Berger mengatakan, Pemprov Kalteng sudah menerima menerima penawaran kerja sama dari Pemprov Kalsel. Kerja sama tersebut berupa penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Namun, menurut Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD), peluang kerja sama tersebut dapat diperluas ke berbagai sektor lainnya.
Rencana kerja sama ini kemudian dibahas secara serius oleh TKKD di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalteng, Kamis (4/6/2026). “Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga berpotensi mencakup penanganan bencana kebakaran, kerawanan sosial, serta sektor-sektor strategis lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah,” ungkap Jhon Lis Berger.
Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu bidang yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah. Turut hadir para kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi terkait yang berpotensi terlibat dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah.
Dalam arahannya, Darliansjah mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat tersebut. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan peluang kerja sama antar daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan saya, seluruh perangkat daerah mampu berkreasi dan berinovasi dalam membangun kerja sama, karena payung hukumnya telah tersedia melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD),” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan rapat ini menunjukkan bahwa TKKD telah mulai menjalankan fungsinya dalam mendorong terbangunnya kerja sama yang produktif antar daerah. Karena itu, perangkat daerah diharapkan terus aktif mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi Kalimantan Tengah.
Darliansjah juga menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama yang nantinya disepakati tidak boleh hanya bersifat seremonial atau administratif semata, melainkan harus dapat diimplementasikan secara nyata.
“Kerja sama yang dibangun harus dilandasi komitmen dan kesungguhan untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang konkret bagi kedua daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil diskusi awal dengan pihak terkait, terdapat sejumlah bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, antara lain sektor pendidikan, kebencanaan, kesehatan, sosial, serta kelautan dan perikanan.
Oleh karena itu, Darliansjah meminta seluruh perangkat daerah yang hadir untuk menyampaikan kondisi eksisting, peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya. (VK1)


