PALANGKARAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan perlawanan dalam upaya penegakan hukum terkait dugaan korupsi tambang zirkon, yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
PT Kirana Bumi Mineral, salah satu perusahaan zirkon yang terlibat dugaan korupsi itu, melakukan gugatan ke Pengadilan Negari (PN) Palangkaraya. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 6/Pid.Pra/2026/PN Plk, sebagaimana terpantau di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palangkaraya.
Materi gugatan terkait keabsahan penyitaan aset perusahaan yang dilakukan Kejati Kalteng pada Selasa, 10 Maret 2026 lalu. Saat itu, Kejati juga menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng.
Dalam penggeledahan, Kejati menyita aset PT KBM dan mengambil sejumlah dokumen penting dari kantor DPMPTSP Kalteng. Penyitaan aset yang dianggap berlawanan dengan hukum, sehingga PT KBM melakukan gugatan.
Baca berita terkait:
Terungkap! Pegawai Dinas ESDM Kalteng Sering Terima Uang dari Tersangka Korupsi Tambang Zirkon
Kejaksaan Kembali Geledah Kantor DPMPTSP dan ESDM Kalteng, Usut Dugaan Korupsi Zirkon
Giliran Mantan Kadis PMPTSP Kalteng Diperiksa Kejati Terkait Korupsi Tambang Zirkon Rp 1,3 Triliun
Kadis ESDM Kalteng dan Direktur PT IM Resmi Tersangka Mega Korupsi Tambang Zirkon Rp1,3 Triliun
Menyikapi gugatan tersebut, pihak Kejati Kalteng yang dikonfirmasi awak media pada Kamis (18/6/2026), menyatakan siap memberikan pembuktian bahwa proses penyitaan aset PT KBM sudah sesuai prosedur.
Meski begitu, Kejaksaan menghargai langkah hukum yang diambil PT KBM, sebab itu hak mereka. “Ya, kami akan menghadapi (gugatan PT KBM),” kata Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, di kantor Kejati Kalteng.
“Kami akan memberikan pembuktian sekaligus membantah apa yang menjadi keberatannya, khususnya terkait dengan penyitaan aset tersebut,” tambah Hanafi.
Kasus dugaan korupsi zirkon merupakan salah satu kasus terbesar yang ditangani Kejati Kalteng. Kasus ini bermula dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT KBM melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 822/DISTAMBEN Tahun 2014 tertanggal 22 September 2014.
PT KBM kemudian memperoleh peningkatan status menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 570/45/DESDM-IUPOP/VI/DPMPTSP-2018 dengan masa berlaku lima tahun. Izin tersebut kemudian diperpanjang melalui SK Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/3/ESDM-IUPOP/V/DPMPTSP/2023 untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak 8 Juni 2023 hingga 7 Juni 2033.
Dalam proses penyidikan, PT KBM diduga membeli bahan baku pasir zirkon yang berasal dari penambang ilegal di wilayah Kalteng. Material tersebut kemudian dipasarkan dan dijual seolah-olah berasal dari wilayah IUP milik perusahaan dengan memanfaatkan kuota produksi dan penjualan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik Kejaksaan juga menduga adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan dan persetujuan RKAB PT KBM pada beberapa tahun berjalan. Evaluasi terhadap dokumen RKAB disebut tidak dilakukan secara cermat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, terdapat dugaan penerimaan uang dari pihak perusahaan kepada penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membuka peluang penyalahgunaan kuota produksi dan penjualan.
Belakangan diketahui juga bahwa PT KBM disebut tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mencakup kegiatan pertambangan maupun perdagangan zirkon.
Dalam data OSS, perusahaan tercatat menggunakan KBLI 46620 untuk perdagangan logam dan bijih besi, sedangkan kegiatan usaha zirkon seharusnya menggunakan KBLI 46641. Dari data itu, penyidik menilai proses perpanjangan IUP Operasi Produksi PT KBM pada tahun 2023 semestinya tidak dapat diproses atau seharusnya ditolak oleh DPMPTSP karena ketidaksesuaian KBLI.
PT KBM tercatat melakukan ekspor pada periode 2022 hingga 2025 dengan total volume mencapai 15.028 ton dan nilai ekspor sebesar USD 17.049.788 atau setara sekitar Rp 281,3 miliar. (VK1)


