PALANGKA RAYA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI mengungkap luasan lahan di Provinsi Kalteng yang tumpang tindih mencapai 4.404.227 hektare. Ini berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik/IGT (PITTI) Ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang, kawasan hutan, izin usaha pertambangan, dan hak atas tanah, melalui kebijakan satu peta.
Data ini terungkap dalam Penyusunan Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin Konsesi, Hak Atas Tanah dan Pengelolaan, di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (24/10/2023). Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian, Marcia mengatakan, sesuai dengan PITTI, ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 28,42 persen.
Ia mengakui data ini kemungkinan mengalami penurunan, sebab pihaknya masih menggunakan RTRW (Rencana tata ruang wilayah) yang lama sebagai acuan. “SK kawasan hutan juga sudah yang terbaru, kita belum update dengan yang terbaru. Mudah-mudahan RTRW-nya nanti sudah direvisi bisa berkurang banyak,” katanya.
Terkait izin yang terjadi tumpang tindih, Marcia menyebut akan ada penyesuaian dan ada yang dicabut. Ia mengungkapkan, permasalahan yang biasa terjadi seperti ada hak atas tanah di kawasan hutan, padahal kawasan hutan tidak boleh ada hak atas tanah. Kemudian ada juga tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP).
Dari total luasan itu, lanjut Marcia, terbagi atas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan selaras seluas 2.176.685 hektare, kemudian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan belum selaras seluas 949.027 hektare, dan ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK pada tatakan selaras 456.740 hektare, dan ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK pada tatakan belum selaras 821.775 hektare.
Tenaga Ahli Hukum Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta Kemenko Perekonomian, Steve, mengatakan total PITTI ketidaksesuaian perizinan, konsesi, hak atas tanah, dan / atau hak pengelolaan seluas 4.404.227 hektare ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perekonomian (Kepmenko) No 21/2023 yang ditetapkan pada 3 Januari 2023. Luasan ini terdapat penurunan 6 persen dibanding tahun 2022. Steve mengaku sudah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kalteng untuk penyelesaian PITTI. vk1


