By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Kemenko Perekonomian Ungkap 4,4 Juta Hektare Lahan di Kalteng Tumpang Tindih
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Headline » Kemenko Perekonomian Ungkap 4,4 Juta Hektare Lahan di Kalteng Tumpang Tindih

Kemenko Perekonomian Ungkap 4,4 Juta Hektare Lahan di Kalteng Tumpang Tindih

25 Oktober 2023
Share
Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian, Marcia.

PALANGKA RAYA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI mengungkap luasan lahan di Provinsi Kalteng yang tumpang tindih mencapai 4.404.227 hektare. Ini berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik/IGT (PITTI) Ketidaksesuaian batas administrasi, tata ruang, kawasan hutan, izin usaha pertambangan, dan hak atas tanah, melalui kebijakan satu peta.

Data ini terungkap dalam Penyusunan Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin Konsesi, Hak Atas Tanah dan Pengelolaan, di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (24/10/2023). Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian, Marcia mengatakan, sesuai dengan PITTI,  ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 28,42 persen.

Ia mengakui data ini kemungkinan mengalami penurunan, sebab pihaknya masih menggunakan RTRW (Rencana tata ruang wilayah) yang lama sebagai acuan. “SK kawasan hutan juga sudah yang terbaru, kita belum update dengan yang terbaru. Mudah-mudahan RTRW-nya nanti sudah direvisi bisa berkurang banyak,” katanya.

Terkait izin yang terjadi tumpang tindih, Marcia menyebut akan ada penyesuaian dan ada yang dicabut. Ia mengungkapkan, permasalahan yang biasa terjadi seperti ada hak atas tanah di kawasan hutan, padahal kawasan hutan tidak boleh ada hak atas tanah. Kemudian ada juga tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP).

Dari total luasan itu, lanjut Marcia, terbagi atas ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan selaras seluas 2.176.685 hektare, kemudian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dalam kawasan hutan pada tatakan belum selaras seluas 949.027 hektare, dan ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK pada tatakan selaras 456.740 hektare, dan ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK pada tatakan belum selaras 821.775 hektare.

Tenaga Ahli Hukum Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta Kemenko Perekonomian, Steve, mengatakan total PITTI ketidaksesuaian perizinan, konsesi, hak atas tanah, dan / atau hak pengelolaan seluas 4.404.227 hektare ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perekonomian (Kepmenko) No 21/2023 yang ditetapkan pada 3 Januari 2023. Luasan ini terdapat penurunan 6 persen dibanding tahun 2022. Steve mengaku sudah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kalteng untuk penyelesaian PITTI. vk1

You Might Also Like

Arton: Lindungi Generasi Muda dari Narkoba dan Judi Online
Mantap! Sanggar Tari Ranu Mareh Barsel Juara Dunia Festival Seni Folklore XIV di Bulgaria
Pulau Hanaut Butuh Akses Transportasi Jalur Darat
Setelah Dilantik, DPRD Pulpis Langsung Susun Jadwal Kerja
1.741 CPNS dan PPPK Pemkab Bartim Formasi 2024 Terima SK
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?