By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Laporan Keuangan Pemkab Barito Utara TA 2025 Raih WTP Ke-11
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Kalteng » Barito Utara » Laporan Keuangan Pemkab Barito Utara TA 2025 Raih WTP Ke-11

Laporan Keuangan Pemkab Barito Utara TA 2025 Raih WTP Ke-11

6 Juni 2026
Share
Kepala BPK Perwakilan Kalteng Dodik Achmad Akbar menyerahkan LHP kepada Bupati Barut Shalahuddin.

PALANGKARAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Jumat (19/6/2026).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam kegiatan ini, BPK menyerahkan tiga LHP LKPD, yakni kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Katingan. Ini melengkapi total 15 laporan daerah yang telah diperiksa, salah satunya Kabupaten Barito Utara. Secara konsolidasi untuk tiga entitas tersebut, tercatat total aset mencapai Rp14,99 triliun dengan surplus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui pendapatan sebesar Rp6,51 triliun dan belanja daerah senilai Rp5,98 triliun.

Meski meraih opini WTP, BPK memberikan beberapa catatan rekomendasi yang bersifat tidak material namun perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan, optimalisasi strategi pendapatan, efisiensi belanja, penataan aset (khususnya aset hibah), serta penyelesaian temuan terkait penganggaran dan kelebihan pembayaran.

Bupati Barito Utara,  Shalahuddin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian ini. Dalam sambutannya, Ia menyatakan bahwa ini merupakan opini WTP pertama di masa jabatannya, sekaligus menjadi torehan WTP ke-11 bagi Kabupaten Barito Utara secara berturut-turut. “Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan BPK RI. Kami telah menyusun action plan untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan memohon bimbingan agar dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memastikan perbaikan yang konkret dan nyata. “Langkah perbaikan harus nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menambahkan akan memantau langsung kinerja para kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan, yakni paling lambat 60 hari setelah LHP diserahkan.

Kegiatan penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Muhlis, para kepala dinas lingkup Pemkab Barito Utara, serta Bupati Barito Selatan dan Bupati Katingan beserta jajaran masing-masing.

Diharapkan, LHP ini menjadi pedoman penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, khususnya dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.  (VK13)

You Might Also Like

Setahun Mengendap, Kejati Kalteng Kembali Bongkar Kasus Dugaan Korupsi BOK Dinkes Barsel, Siang Tadi Geledah Kantor BPKAD
Kebakaran di Palangkaraya Jumat Subuh, Rumah dan Barak 4 Pintu Ludes, Diduga Gegara Listrik
Paslon Nurhidayah – Suyanto Daftar Pertama di KPU Kotawaringin Barat, Optimistis Menang
Bupati Barut Shalat Idul Fitri di Masjid Raya Shiratal Mustaqim
Bupati Barito Utara Operasi Kaki di Malaysia, Begini Kondisinya
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?