PALANGKARAYA – Masyarakat di pedesaan wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) masih belum mendapatkan layanan dasar yang memadai, selayaknya di perkotaan. Perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah, mengatasi kesenjangan ini. “Masih banyak masyarakat di pedalaman yang belum menikmati fasilitas publik layak seperti warga di kota,” kata anggota DPRD Kalteng, Okki Maulana, Senin (28/7/2025).
Okki menyebutkan kondisi di sejumlah daerah pelosok menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan wilayah perkotaan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ini ditemakan selama Okki melakukan reses. “Sekolah-sekolah dengan ruang belajar rusak, kekurangan guru, serta puskesmas tanpa alat kesehatan memadai masih banyak dijumpai di lapangan,” katanya.
Ia menilai, ketertinggalan layanan dasar di wilayah terpencil bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga akibat dari belum meratanya arah kebijakan pembangunan. “Ketika kebijakan tidak berpihak pada daerah pinggiran, maka otomatis kesejahteraan masyarakat di sana akan sulit meningkat,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerataan pelayanan publik merupakan bagian penting dari keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Jika kesenjangan terus dibiarkan, lanjutnya, hal itu akan menimbulkan persoalan sosial baru di masa mendatang. “Ini bukan sekadar masalah fasilitas, tapi menyangkut masa depan generasi di daerah. Pendidikan dan kesehatan yang buruk akan menahan laju pembangunan manusia,” ucapnya. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan publik. Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang baik, pelayanan di sektor lain tidak akan berjalan efektif.
Untuk itu, Pemprov Kalteng perlu membuat peta prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil daerah, bukan hanya berdasarkan pertimbangan administratif. Dengan demikian, wilayah yang selama ini tertinggal bisa mendapatkan perhatian lebih besar. Selain itu, Okki menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat di lapangan. “Koordinasi yang baik antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar solusi bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengelolaan layanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran, katanya, harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar proyek fisik tanpa manfaat langsung. “Selama masih ada warga yang sulit mendapat layanan pendidikan dan kesehatan layak, artinya tugas pemerintah dan kami di DPRD belum selesai. Keadilan layanan publik harus dirasakan hingga ke pelosok Kalimantan Tengah,” kata Okki. (VK1)
