By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Vox KaltengVox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Reading: Mantan Bupati Kapuas HM Mawardi Diperiksa KPK Terkait Kredit Fiktif Rp11 Triliun
Share
Vox KaltengVox Kalteng
  • Beranda
  • Kalteng
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Search
  • Beranda
  • Kalteng
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Palangkaraya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Nasional
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Religi
  • Showbiz
Follow US
Beranda » Headline » Mantan Bupati Kapuas HM Mawardi Diperiksa KPK Terkait Kredit Fiktif Rp11 Triliun

Mantan Bupati Kapuas HM Mawardi Diperiksa KPK Terkait Kredit Fiktif Rp11 Triliun

Kasus kredit fiktif 11 triliun

9 Mei 2025
Share
HM Mawardi

PALANGKARAYA – Mantan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Mawardi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (8/5/2025). Pemeriksaan terhadap Bupati Kapuas periode 2008-2013 itu, dilakukan di Mapolda Kalteng.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada media, mengatakan Mawardi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain Mawardi, KPK juga memeriksa saksi lain. Yakni, karyawan BJU Grup sekaligus Direktur Operasional dan Koordinator Teknis PT MAS dan PT KPN, Raden Bagus Tri Dwinanta Saleh. Kemudian Harry Soetrisno (ASN dan Kepala Bidang di PTSP),  Djoko Tri Astoto (karyawan BJU Grup), Tedi Rakhmat Taji (Koordinator Legal PT SMJL).

“Pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” kata Budi, dilansir dari laman Kantamedia.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, tiga dari pihak PT Petro Energy (PE) dan dua dari internal LPEI. Tiga tersangka dari PE masing-masing Jimmy Masrin (JM) selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD) selaku Direktur Keuangan PT PE, dan Newin Nugroho (NN) selaku Direktur Utama PT PE. Tiga tersangka ini telah ditahan sejak Maret 2025.

Sementara dua tersangka dari internal LPEI, yakni Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana I dan Arif Setiawan (AS) selaku Direktur Pelaksana IV. Dwi dan Arif belum ditahan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap, dalam konstruksi perkara ini terdapat dugaan konflik kepentingan antara direksi LPEI dan debitur PT PE. Sejak awal, diduga telah terjadi kesepakatan yang mempermudah proses pemberian kredit.

Pihak direksi LPEI disebut tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana kredit sesuai ketentuan Manajemen Aset dan Piutang (MAP), bahkan memerintahkan pencairan dana meski tidak memenuhi syarat kelayakan.

PT PE juga diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice sebagai dasar pencairan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, perusahaan tersebut melakukan manipulasi (window dressing) dalam laporan keuangan.

Dana kredit yang diterima PT PE tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian dengan LPEI. KPK mencatat bahwa pemberian fasilitas kredit fiktif oleh LPEI kepada PT PE telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp846.956.205.027 (Rp846,9 miliar).

Selain PT PE, terdapat sepuluh debitur lain yang juga diduga terlibat dalam skema kredit fiktif. Namun, mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara akibat kredit fiktif dari 11 debitur tersebut diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun. (VK1/ist)

You Might Also Like

Pj Bupati Seruyan Serahkan Bantuan Sound System untuk Musala Hudri Desa Sungai Undang
7 Kapolres dan 3 Pejabat Utama Polda Kalteng Resmi Berganti
Pj Bupati Pulpis Paparkan Capaian Kinerja Triwulan Pertama di Kemendagri
Pansus DPRD Kalteng Akan Konsultasikan Raperda MBL ke Kementerian
Perahu Terbalik di Sungai Kahayan Palangkaraya, Lima Sekawan Tenggelam, Satu Hilang
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Tidak ada komentar Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Vox KaltengVox Kalteng
© Vox Kalteng 2023. All Rights Reserved.
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Masuk ke Akun Admin

Username or Email Address
Password

Lost your password?