PALANGKARAYA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (31/7/2026). Kunjungan Menkopolhukam dalam rangka memandau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah itu.
Menkopolhukam tiba di Palangkaraya, Jumat siang, disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut. Bersama Gubernur, hadir juga Kepala BNPB RI Suharyanto yang terlebih dulu datang ke Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Sekda dan sejumlah pejabat Pemprov.
Menkopolkam dijadwalkan memantau secara langsung kondisi karhutla, khususnya di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla selama musim kemarau.
Sebelumnya, Pemprov Kalteng melakukan Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026). Rakor tersebut membahas kondisi terkini di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan curah hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi dan mematangkan kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.
Ia juga menginstruksikan para bupati dan wali kota agar segera mengambil langkah responsif sesuai kondisi dan tingkat kerawanan di wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak menunda penetapan status siaga serta memastikan dukungan anggaran tersedia untuk mendukung operasional penanganan karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” pungkasnya.
Gubernur menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara cepat melalui koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, terdeteksi sebanyak 107 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik.
Meski hasil pemantauan citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering meningkatkan tingkat kerawanan terhadap kebakaran. Prakiraan cuaca hingga awal Agustus 2026 yang masih didominasi kondisi cerah berawan dengan potensi hujan rendah juga menjadi perhatian dalam penguatan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. (VK1)


