PALANGKARAYA – Seorang warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), bernama Pdt Jhon Naptali, menyurati Walikota Palangkaraya Fairid Naparin, menyampaikan keluhan terkait Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang naik hingga 400 persen. Kenaikan itu dinilai tidak wajar, jauh melebihi nilai pasar objek.
Dalam surat terbuka yang diunggah melalui akun Facebooknya, Jumat (26/6/2026), Pdt Jhon Naptali menyatakan keberatan atas kenaikan NJOP yang di luar nalar. “Melalui surat terbuka ini, dengan hormat, saya, Pdt. Kris Jhon Naptali, warga Palangkaraya, menyampaikan keluhan kepada Bapak, perihal penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangkaraya, yang diberlakukan untuk tanah saya yang berlokasi di Jl. Alson 3 Gg. Makmur lanjutan, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya. (Mungkin ini juga mewakili warga yang memiliki tanah di daerah Lingkar Luar, baik di Kelurahan Bukit Tunggal, Menteng maupun Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau),” tulis Pdt Jhon dalam Facebooknya.
Pdt Jhon Naptali mengatakan, tanah miliknya di daerah itu seluas 2.400 meter per segi, dibeli pada tahun 2019 dengan dasar pemilikan SPPT. “Dan saya daftarkan PBB pada tahun yang sama, dengan penetapan NJOP sebesar Rp 36.000/m2. Dan ini terus berlaku sampai tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi perubahan yang sangat drastis, dimana NJOP yang awalnya Rp 36.000 naik menjadi Rp 160.000/m2. Saya sangat tidak mengerti bagaimana perhitungan kenaikan NJOP tersebut, sehingga bisa naik sampai lebih dari 4x lipat atau lebih dari 400%. Dimana biasanya saya membayar PBB Rp. 86.400 per tahun, langsung naik di tahun 2023 menjadi Rp. 384.000 per tahun,” tulisnya.
Jhon mengatakan, sebagai warga biasa dirinya bukan anti dengan pajak. “Namun jika dasar pengenaan pajak sangat tidak rasional dan tidak menggunakan logika berpikir yang sederhana, itu membuat kebingungan kami warga Palangkaraya. Untuk diketahui, saya berulang kali mau menjual tanah ini dengan harga Rp 50.000/M2 saja, namun tidak ada seorang pun yang berminat membelinya.”
Dilanjutkan, pada tahun 2025, Jhon mengaku mencoba mengurus peningkatan hak kepemilikan menjadi SHM secara mandiri di BPN Kota Palangkaraya. Namun Ia terkejut dengan BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan) yang dibebankan oleh Bapenda Kota Palangkaraya sebesar Rp19.200.000. “Bagi saya sebagai warga biasa, nilai ini sangatlah besar dan saya tidak mampu membayarnya, sehingga saya tidak jadi atau membatalkan pengurusan SHM tanah ini secara mandiri,” tambahnya.
Jhon memohon agar Walikota memperhatikan keluhan ini, karena sangat memberatkan. Ia mengingatkan kejadian di beberapa kota di wilayah Indonesia, seperti Pati, Kudus, dan lainnya, dimana kenaikan NJOP lebih dari 250 persen saja sudah membuat ribut. “Alangkah sabarnya warga kota Palangkaraya ini,” katanya.
Surat terbuka itu mendapat respons beragam dari warganet. Akun Sudarson Masal menyebut kenaikan NJOP bertujuan untuk menaikan insentif bagi pejabat daerah… Sementara akun Jamalun Marbun mengatakan kenaikan NJOP itu terjadi waktu gonjang ganjingnya ibu kota ada di Kalimantan Tengah. Tapi (sayangnya) tidak ditinjau kembali karena pemerintah kota ingin menaikkan APBD dari Pajak Bumi dan Bangunan… Hingga Jumat sore, Surat Terbuka mendapat 50 komen dan mendapat 45 like. (VK1)


