TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat pemenuhan dan pengunggahan dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026. MCSP merupakan sebuah instrumen untuk mencegah praktik korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCSP memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengendalikan segala bentuk kebijakan di pusat maupun daerah agar tetap pada jalur yang benar, mengamati dan mendeteksi kondisi di lapangan secara faktual dengan pendekatan lokal atau kearifan daerah, serta melakukan koreksi serta perbaikan sistem dan kebijakan untuk menutup celah potensi korupsi.
Dalam Rapat Koordinasi MCSP-RBS Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (6/10/2026), terungkap bahwa dari 147 dokumen yang dipersyaratkan dalam tujuh area MCSP-RBS, baru 12 yang telah diunggah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim Misnohartaku yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya keseriusan dan koordinasi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi dokumen yang menjadi tanggung jawab masing-masing. MCSP-RBS tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pencegahan korupsi, memperbaiki tata kelola, serta memastikan setiap proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Rapat tersebut diikuti kepala perangkat daerah beserta pejabat terkait yang memiliki tanggung jawab dalam tujuh area penilaian MCSP-RBS.
Inspektur Kabupaten Barito Timur Josmar L. Banjar Nahor menyampaikan bahwa tujuh area MCSP-RBS meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan APIP.
Ketujuh area tersebut terdiri atas 33 indikator dengan 147 dokumen pelaporan. Josmar menjelaskan, dari 147 dokumen tersebut baru 12 yang telah diunggah, sedangkan 135 lainnya belum. Rinciannya, area pengadaan barang dan jasa menjadi yang paling banyak terunggah dengan lima dokumen, disusul pelayanan publik tiga dokumen, manajemen ASN dua dokumen, serta masing-masing satu dokumen pada area perencanaan dan penganggaran APBD dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara area pengelolaan barang milik daerah dan penguatan APIP belum memiliki dokumen yang terunggah. Forum kemudian diisi diskusi untuk mengidentifikasi kendala sekaligus menyepakati langkah percepatan pemenuhan dokumen. Inspektorat menegaskan keberhasilan MCSP-RBS bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan keberhasilan bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. (VK7)


