PALANGKARAYA – Pemko Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) menggelar Operasi Pasar Murah (OPM), Selasa (9/6/2026). Ribuan paket sembako dijual dengan harga murah.
Dalam pelaksanaan kali ini, pemerintah daerah telah menyiapkan kuota paket sembako yang cukup besar demi menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Total paket yang disalurkan dalam kegiatan OPM ini mencapai 4.935 paket sembako. Jumlah tersebut sengaja dialokasikan secara proporsional agar dapat menyasar keluarga yang paling membutuhkan bantuan pangan murah.
Plt Kepala DPKUKMP Palangkaraya, Samsul Rizal melalui Pengawas Perdagangan Koordinator Bahan Pokok dan Barang Penting, Nina Kristina, menyampaikan bahwa distribusi bantuan ini dilakukan secara terarah. “Pemerintah kota telah memetakan wilayah-wilayah prioritas agar intervensi harga pangan ini tepat sasaran. Pasar murah kali ini secara khusus ditujukan ke 8 kelurahan dengan total paket 4.935,” kata Nina, Selasa (9/6/2026).
Setiap paket sembako dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp100.000 per paket. Penurunan harga yang signifikan ini menjadi daya tarik utama bagi warga untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak. “Isi paket sembako yang ditebus dengan harga Rp100 ribu ini terdiri atas beras premium 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 2 liter,” ujar Nina.
Pemko juga menjual LPG 3 kilogram. Total 800 tabung gas LPG 3 kilogram dibagi ke dalam dua skema distribusi. Sebanyak 600 tabung dialokasikan secara jemput bola untuk mencukupi kebutuhan warga di 4 kelurahan, sedangkan 200 tabung sisanya ditempatkan di pasar penyeimbang untuk menstabilkan pasokan dan menekan pergerakan harga.
Untuk komoditas gas subsidi ini, pihak pemerintah menjamin harga yang berlaku di lapangan dikunci rapat sesuai aturan yang sah. Masyarakat dapat menebus gas tersebut dengan harga Rp22.000 per tabung, yang mana nominal ini sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Kegiatan ini sendiri dipantau langsung oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya. “Kejaksaan sengaja kami gandeng untuk melakukan pendampingan. Sinergi ini untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan,” kata Samsul Rizal, Plt Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya.
Samsul melarang keras adanya pungutan atau biaya tambahan apa pun di luar ketentuan resmi tersebut selama proses transaksi berlangsung. Melalui skema penyaluran yang bersih dan didampingi langsung oleh pihak kejaksaan ini, Pemko Palangka Raya berharap dapat menciptakan sistem distribusi yang jujur dan taat hukum. (MCPKY/VK1)


