PALANGKARAYA — Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berada di angka 2 triliun rupiah. Padahal potensi yang ada lebih dari itu, jika dikelola secara maksimal. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih perlu mengoptimalkan penerimaan PAD misalnya dari pajak alat berat.
Menurut Legislator PDIP ini , optimalisasi penerimaan tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan atau memiliki alat berat. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui potensi pajak yang sebenarnya dapat digali pemerintah daerah.
“Pajak alat berat ini perlu kita verifikasi perusahaan-perusahaan. Mana saja yang memegang atau menggunakan alat berat, sehingga potensi peningkatan pajaknya bisa kita ketahui dengan jelas,” ujar Ampera, Rabu (12/8/2026).
Anggota DPRD Komisi II DPRD Kalteng ini menilai, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Karena itu, Bapenda diharapkan kembali melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap perusahaan yang memiliki alat berat di wilayah Kalteng.
“Data itu penting. Artinya, kita perlu tahu betul berapa perusahaan yang memiliki alat berat dan bagaimana potensi pajaknya. Jangan sampai potensi yang ada tidak tergali secara maksimal,” katanya.
Mantan Bupati Barito Timur ini juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan tersebut. Menurutnya, Bapenda dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk memperoleh data yang lebih lengkap.
“Koordinasi itu penting. Informasi bisa saja diperoleh dari ESDM, tetapi paling tidak kabupaten/kota juga harus dilibatkan karena mereka lebih mengetahui kondisi perusahaan yang ada di wilayahnya,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, pendataan dapat dilakukan hingga tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Informasi dari kecamatan maupun desa dinilai dapat membantu pemerintah dalam memastikan keberadaan dan aktivitas alat berat di lapangan.
“Kalau sampai tingkat kecamatan, camat pasti tahu. Lebih kecil lagi, kepala desa juga bisa mengetahui. Jadi, koordinasi dan data itu penting untuk memastikan potensi pajak alat berat benar-benar terdata,” pungkas Ampera. (VK1)


